Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sabu Raijua No. 6 Tahun 2011

Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan tersebut mengatur mengenai Bab 2. Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah; Bab 3. Asas Hukum dan Struktur APBD; Bab 4. Penyusunan Rancangan APBD; Bab 5. Penetapan APBD; Bab 6. Pelaksanaan APBD; Bab 7. Perubahan APBD; Bab 8. Pengelolaan Kas; Bab 9. Penatausahaan Keuangan Daerah; Bab 10. Akuntansi Keuangan Daerah; Bab 11. Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD; Bab 12. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah; Bab 13. Kerugian Daerah; Bab 14. Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah; Bab 16. Pengaturan Pengelolaan Keuangan Daerah; Bab 16. Ketentuan Penutup

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sabu Raijua Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Sabu Raijua

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2011

Tempat Penetapan

Seba

Tanggal Penetapan

25 Agustus 2011

Tanggal Pengundangan

05 September 2011

Tanggal Berlaku

05 September 2011

Sumber

Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2011 Nomor 6

Subjek

PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA / DAERAH

Status

Tidak Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua

Bidang

Halaman ini telah diakses 610 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perda Sabu Raijua No. 6 Tahun 2011.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Dicabut dengan :

PERDA Kab. Sabu Raijua No. 1 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

pengelolaan-pokok-pokok
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 6, Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2011 Nomor 6
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
ABSTRAK:	a. bahwa pengelolaan keuangan daerah merupakan unsur panting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan; b. bahwa untuk mewujudkan pelaksanaan keuangan daerah yang baik dan benar perlu dikelola secara tertib, efektif, eflsien, transparan dan betanggungjawab; c. bahwa berdasarkan pasal 330 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah perlu diatur dengan peraturan daerah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu membentuk peraturan daerah tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah. Undang Nomor 8 Tahun 1974, Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004, Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010. Peraturan tersebut mengatur mengenai Bab 2. Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah; Bab 3. Asas Hukum dan Struktur APBD; Bab 4. Penyusunan Rancangan APBD; Bab 5. Penetapan APBD; Bab 6. Pelaksanaan APBD; Bab 7. Perubahan APBD; Bab 8. Pengelolaan Kas; Bab 9. Penatausahaan Keuangan Daerah; Bab 10. Akuntansi Keuangan Daerah; Bab 11. Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD; Bab 12. Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah; Bab 13. Kerugian Daerah; Bab 14. Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah; Bab 16. Pengaturan Pengelolaan Keuangan Daerah; Bab 16. Ketentuan Penutup
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 05 September 2011. 87 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521