Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sabu Raijua No. 24 Tahun 2011

Pajak Daerah Kabupaten Sabu Raijua

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan tersebut mengatur mengenai Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Jenis Pajak; Bab 3. Pajak Hotel; Bab 4. Pajak Restoran; Bab 5. Pajak Hiburan; Bab 6. Pajak Reklame; Bab 7. Pajak Penerangan Jalan; Bab 8. Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan; Bab 9. Pajak Parkir; Bab 10. Pajak Air Tanah; Bab 11. Pajak Sarang Burung Walet; Bab 12. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; Bab 13. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan; Bab 14. Pemungutan Pajak; Bab 15. Pengembangan Kelebihan Pembayaran Pajak; Bab 16. Kedaluarsa Penagihan; Bab 17. Pembukuan dan Pemeriksaan; Bab 18. Insentif Pemungutan; Bab 19. Ketentuan Khusus; Bab 20. Ketentuan Penyidikan; Bab 21. Ketentuan Pidana; Bab 22. Ketentuan Peralihan; Bab 23. Ketentuan Penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sabu Raijua Nomor 24 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Kabupaten Sabu Raijua

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Sabu Raijua

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2011

Tempat Penetapan

Seba

Tanggal Penetapan

14 November 2011

Tanggal Pengundangan

15 November 2011

Tanggal Berlaku

15 November 2011

Sumber

Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2011 Nomor 24

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua

Bidang

Halaman ini telah diakses 841 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERDA NO 24 TAHUN 2011.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

kabupaten-daerah-pajak
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 24, Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2011 Nomor 24
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pajak Daerah Kabupaten Sabu Raijua
ABSTRAK:	a. bahwa Pajak Daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah yang penting guna membiayal penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memantapkan pelaksanaan Otonomi Daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab; b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka Pajak Daerah perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, per1u membentuk Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah Kabupaten Sabu Raijua. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang - Undang Nomor 52 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tabun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 147/PMK.712010, Peraturan Menterl Keuangan Nomor 148/PMK.7/2010, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006, Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 1 Tahun 2010, Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 5 Tahun 2010. Peraturan tersebut mengatur mengenai Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Jenis Pajak; Bab 3. Pajak Hotel; Bab 4. Pajak Restoran; Bab 5. Pajak Hiburan; Bab 6. Pajak Reklame; Bab 7. Pajak Penerangan Jalan; Bab 8. Pajak Mineral Bukan Logam dan Bantuan; Bab 9. Pajak Parkir; Bab 10. Pajak Air Tanah; Bab 11. Pajak Sarang Burung Walet; Bab 12. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan; Bab 13. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan; Bab 14. Pemungutan Pajak; Bab 15. Pengembangan Kelebihan Pembayaran Pajak; Bab 16. Kedaluarsa Penagihan; Bab 17. Pembukuan dan Pemeriksaan; Bab 18. Insentif Pemungutan; Bab 19. Ketentuan Khusus; Bab 20. Ketentuan Penyidikan; Bab 21. Ketentuan Pidana; Bab 22. Ketentuan Peralihan; Bab 23. Ketentuan Penutup.
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 15 November 2011. 25 halaman; 13 halaman penjelasan

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521