Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sabu Raijua No. 2 Tahun 2016

Penyelenggaraan Bangunan Gedung

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan tersebut mengatur mengenai Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Fungsi dan Klasifikasi Bangunan Gedung; Bab 3. Persyaratan Bangunan Gedung; Bab 4. Penyelenggaraan Bangunan Gedung; Bab 5. Tim Ahli Bangunan Gedung; Bab 6. Peran Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Bangunan Gedung; Bab 7. Pembinaan; Bab 8. Sanksi Administratif; Bab 9. Ketentuan Penyidikan; Bab 10. Ketentuan Pidana; Bab 11. Ketentuan Peralihan; Bab 12. Ketentuan Penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sabu Raijua Nomor 2 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Sabu Raijua

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2016

Tempat Penetapan

Seba

Tanggal Penetapan

07 Mei 2016

Tanggal Pengundangan

17 Mei 2016

Tanggal Berlaku

17 Mei 2016

Sumber

Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2016 No. 2

Subjek

KONSTRUKSI, SIPIL, ARSITEK, BANGUNAN, DAN INFRASTRUKTUR

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua

Bidang

Halaman ini telah diakses 743 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perda Sabu Raijua No. 2 Tahun 2016.pdf

Preview

Download

Perda Sabu Raijua No. 2 Tahun 2016 Sambungan.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

gedung-bangunan-penyelenggaraan
2016
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2016 No. 2
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Penyelenggaraan Bangunan Gedung
ABSTRAK:	a. bahwa bangunan gedung sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, mempunyai peranan yang sangat strategis dalam pembentukan watak, perwujudan produktivitas dan jati diri manusia; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung, pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung dilakukan oleh Pemerintah daerah melalui kegiatan pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan agar penyelenggaraan bangunan gedung dapat berlangsung tertib dan tercapai keandalan bangunan gedung yang sesuai dengan fungsinya serta terwujudnya kepastian hukum; c. bahwa kebijakan pembinaan penyelenggaraan bangunan gedung di Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah berdasarkan peraturan perundang- undangan dengan memperhatikan kondisi daerah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002, Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 29/PRT/ M/2006, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/ M/2006, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 05/PRT/ M/2007, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25/PRT/ M/2007, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 26/PRT/ M/2007, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 24/PRT/ M/2008, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2016, Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 3 Tahun 2011. Peraturan tersebut mengatur mengenai Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Fungsi dan Klasifikasi Bangunan Gedung; Bab 3. Persyaratan Bangunan Gedung; Bab 4. Penyelenggaraan Bangunan Gedung; Bab 5. Tim Ahli Bangunan Gedung; Bab 6. Peran Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Bangunan Gedung; Bab 7. Pembinaan; Bab 8. Sanksi Administratif; Bab 9. Ketentuan Penyidikan; Bab 10. Ketentuan Pidana; Bab 11. Ketentuan Peralihan; Bab 12. Ketentuan Penutup.
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Mei 2016. 75 halaman; 42 halaman penjelasan

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521