Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 24 Tahun 1960

Pengusutan, Penuntutan, Dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Perpu ini mengatur mengenai pengusutan, penuntutan dan pemeriksaan tindak pidana korupsi. Aturan-aturan mengenai pengusutan dan penuntutan menurut peraturan biasa, berlaku bagi perkara korupsi, sekedar tidak ditentukan lain dalam peraturan ini. Perkara korupsi didahulukan untuk diusut dan dituntut.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, Dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi

T.E.U.

Indonesia, Pemerintah Pusat

Nomor

Bentuk

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu)

Bentuk Singkat

Perpu

Tahun

1960

Tempat Penetapan

Jakarta

Tanggal Penetapan

09 Juni 1960

Tanggal Pengundangan

09 Juni 1960

Tanggal Berlaku

09 Juni 1960

Sumber

LN. 1960 No. 72, TLN. No. 2011, LL SETNEG : 26 HLM

Subjek

TINDAK PIDANA KORUPSI, PENCEGAHAN KORUPSI

Status

Tidak Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Pusat

Bidang

Halaman ini telah diakses 9285 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

perpu 024 1960.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Dicabut dengan :

UU No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Mencabut :

Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat tanggal 16 April 1958 No.Prt/Peperpu/013/1958 serta peraturan-peraturan pelaksanaannya
Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Laut No. prt/Z.I/1/7 tanggal 17 April 1958

Pengusutan - Penuntutan - Pemeriksaan - Tindak Pidana Korupsi
1960
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) NO. 24, LN. 1960 No. 72, TLN. No. 2011, LL SETNEG : 26 HLM
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) TENTANG Pengusutan, Penuntutan, Dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi
ABSTRAK:	Untuk perkara-perkara pidana yang menyangkut keuangan Negara atau Daerah atau badan hukum lain yang mempergunakan modal dan atau kelonggaran-kelonggaran lainnya dari Negara atau masyarakat misalnya bank, koperasi, wakap dan lain-lain atau yang bersangkutan dengan kedudukan sipetindak pidana, perlu diadakan beberapa aturan pidana khusus dan peraturan-peraturan khusus tentang pengusutan, penuntutan dan pemeriksaan yang dapat memberantas perbuatan-perbuatan itu yang disebut tindak pidana korupsi. Dasar hukum Perpu ini adalah Pasal 22 ayat (1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia. Perpu ini mengatur mengenai pengusutan, penuntutan dan pemeriksaan tindak pidana korupsi. Aturan-aturan mengenai pengusutan dan penuntutan menurut peraturan biasa, berlaku bagi perkara korupsi, sekedar tidak ditentukan lain dalam peraturan ini. Perkara korupsi didahulukan untuk diusut dan dituntut.
CATATAN:	Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Juni 1960. Perpu ini mencabut Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Darat tanggal 16 April 1958 No.Prt/Peperpu/013/1958 serta peraturan-peraturan pelaksanaannya dan Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf Angkatan Laut No. prt/Z.I/1/7 tanggal 17 April 1958

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No. 24 Tahun 1960

Pengusutan, Penuntutan, Dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT