Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gowa No. 2 Tahun 2011

Pajak Air Tanah

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : NAN, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK BAB III : DASAR PENGENAAN TARIF DAN DASAR PERIIlTUNGAN PAJAK BAB IV : WILAYAH PEMUNGUTAN BAB V : MASA PAJAK BAB VI : PENETEPAN PAJAK BAB VII : TATA CARA PEMUNGUTAN BAB VIII : INSENTIF PEMUNGUTAN BAB IX : SURAT TAGIHAN PAJAK BAB X : TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN BAB XI : KEDALUW ARSA BAB XII : PENGURANGAN,KEJ.UNGANANDAN PEMBEBASAN PAJAK BAB XIII : TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN KETETAPANDANPENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI BAB XIV : PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK BAB XV : KEBERA TAN DAN BANDING BAB XVI : SAKSI ADMINISTRATIF BAB XVII : KETENTUAN PIDANA BAB XVIII : PENYIDIKAN BAB XIX : KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Gowa Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Air Tanah

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Gowa

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2011

Tempat Penetapan

Sungguminasa

Tanggal Penetapan

10 Januari 2011

Tanggal Pengundangan

10 Januari 2011

Tanggal Berlaku

10 Januari 2011

Sumber

LD.2011/NO.2

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Gowa

Bidang

Halaman ini telah diakses 714 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

perda-gowa-tahun-2011-nomor-2.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

PAJAK AIR TANAH
2011
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 2, LD.2011/NO.2
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pajak Air Tanah
ABSTRAK:	a. bahwa berdasarkan Pasal 2 . ayat (2) huruf h Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2001) tentang Pajak Daerah clan Retribusi Daerah, maka Pajak Air Tanah merupakanjenis Pajak Daerah; b. bahwa untuk memungut Pajak sebagaimana · dimaksud huruf a cliatas, maka perlu clitetapkan dengan Peraturan Daerah. I. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Tingkat II di Sulawesi (LembatanNegara Republik Indonesia Tahun 1959 Nornor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822) ; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nom.􀬛r 4286); 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air; 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran . Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53;Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun. 2004 Nomor 125, Tambahan . Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) .sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 12 Tahun · 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 6. Undang-Unding Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Kenangan antara Pemorintah Pusut dan Pemerintahan Daerah (Lembarun Negata Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembarah Nogira Republik Indonesia Nomor 4438); 7. Undang-Undang. Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negarn Republik Indonesia Nomor 5049): 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pangelolaan Keuangan Daemh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578): 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007- tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintals, Pernerintahan Dacrah Provinsi dan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik · Indonesia Tahun 2007 Nomor ·82, · . Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); .- . 10. Peraturan . Pemerintah Nomor 43 ' Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahim 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pernberian dan Pemanfaatan Insentif pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119); 12. Keputusan Menteri Energi Sumber Daya Mineral Nomor : 1451 K/10/MEM 2000 tentang Pedoman Teknis · Penyelenggaraan tugas Pemerintahan di Bidang Pengelolaan Air Bawah Tanah; 13. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Gowa (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2008 Nomor 3). BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II : NAN, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK BAB III : DASAR PENGENAAN TARIF DAN DASAR PERIIlTUNGAN PAJAK BAB IV : WILAYAH PEMUNGUTAN BAB V : MASA PAJAK BAB VI : PENETEPAN PAJAK BAB VII : TATA CARA PEMUNGUTAN BAB VIII : INSENTIF PEMUNGUTAN BAB IX : SURAT TAGIHAN PAJAK BAB X : TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN BAB XI : KEDALUW ARSA BAB XII : PENGURANGAN,KEJ.UNGANANDAN PEMBEBASAN PAJAK BAB XIII : TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN KETETAPANDANPENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI BAB XIV : PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK BAB XV : KEBERA TAN DAN BANDING BAB XVI : SAKSI ADMINISTRATIF BAB XVII : KETENTUAN PIDANA BAB XVIII : PENYIDIKAN BAB XIX : KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Januari 2011. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air Permukaan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 19

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Gowa No. 2 Tahun 2011

Pajak Air Tanah

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT