Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Sleman No. 7 Tahun 2008

Pengelolaan Keuangan Daerah

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Materi Pokok: Ketentuan Umum; Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah; Pejabat Pengelola Keuangan Daerah; Asas Umum Dan Struktur Apbd; Penyusunan Rancangan Apbd; Pelaksanaan Apbd; Penatausahaan Keuangan Daerah; Pengendalian Defisit Dan Penggunaan Surplus Apbd; Pengelolaan Kekayaan Daerah; Pengendalian Pinjaman Daerah; Akuntansi Keuangan Daerah; Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Apbd; Pembinaan Dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah; Penyelesaian Kerugian Daerah; Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah; Ketentuan Penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Sleman

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2008

Tempat Penetapan

Sleman

Tanggal Penetapan

27 Oktober 2008

Tanggal Pengundangan

30 Oktober 2008

Tanggal Berlaku

30 Oktober 2008

Sumber

LD.2008/NO.2.SERI.E

Subjek

PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA / DAERAH

Status

Tidak Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Sleman

Bidang

Halaman ini telah diakses 981 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perda Kab Sleman No. 7 Tahun 2008 ttg Pengelolaan Keuangan Daerah.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Dicabut dengan :

PERDA Kab. Sleman No. 16 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Mencabut :

Perda Kab. Sleman No. 3 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan-Keuangan-Daerah
2008
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 7, LD.2008/NO.2.SERI.E
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Pengelolaan Keuangan Daerah
ABSTRAK:	Dasar Pertimbangan: a. Bahwa keuangan daerah harus dikelola secara tertib, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat bagi masyarakat; b. Bahwa berdasarkan Pasal 330 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, ketentuan pengelolaan keuangan daerah diatur dengan peraturan daerah; Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004; Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan PeraturanPemerintah Nomor 38 Tahun 2008; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006; Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 61 Tahun 2007; Materi Pokok: Ketentuan Umum; Asas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah; Pejabat Pengelola Keuangan Daerah; Asas Umum Dan Struktur Apbd; Penyusunan Rancangan Apbd; Pelaksanaan Apbd; Penatausahaan Keuangan Daerah; Pengendalian Defisit Dan Penggunaan Surplus Apbd; Pengelolaan Kekayaan Daerah; Pengendalian Pinjaman Daerah; Akuntansi Keuangan Daerah; Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Apbd; Pembinaan Dan Pengawasan Pengelolaan Keuangan Daerah; Penyelesaian Kerugian Daerah; Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah; Ketentuan Penutup.
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Oktober 2008. Mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 1 Tahun 2004 Jumlah Halaman: 112 HLM; Penjelasan: 37 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521