Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lombok Timur Nomor 48 Tahun 2024

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Perbup ini mengatur mengenai Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian. Susunan organisasi meliputi Kepala Dinas, Sekretariat Dinas, terdiri dari Subbagian Umum dan Kepegawaian, Bidang Pengelolaan Opini dan Informasi Publik, Bidang Pengelolaan Teknologi dInformasi dan Komunikasi, Bidang Persandian dan Keamanan Informasi, Bidang Statistik, UPT

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lombok Timur Nomor 48 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Lombok Timur

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2024

Tempat Penetapan

Selong

Tanggal Penetapan

10 Oktober 2024

Tanggal Pengundangan

10 Oktober 2024

Tanggal Berlaku

10 Oktober 2024

Sumber

BD 2024 (48): 20 hlm

Subjek

STRUKTUR ORGANISASI

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Lombok Timur

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 3 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perbup Kab. Lombok Timur Nomor 48 Tahun 2024.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Mencabut :

PERBUP Kab. Lombok Timur No. 18 Tahun 2022 tentang KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

Struktur Organisasi - SOTK - Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 48, BD 2024 (48): 20 hlm
Peraturan Bupati (Perbup) TENTANG Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan
ABSTRAK:	a. bahwa dalam rangka penyesuaian struktur organisasi dan tata kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian, maka sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi, perlu menghapus fungsi koordinasi terhadap Pejabat Fungsional yang diangkat melalui penyetaraan jabatan dalam susunan organisasi dan tata kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian; b. bahwa dengan dihapusnya fungsi koordinasi sebagaimana dimaksud huruf a, dan untuk memberikan pedoman bagi jabatan fungsional dalam mengajukan penyelarasan kegiatan dan hasil kerja kedalam butir kegiatan jabatan fungsional untuk dinilai dan ditetapkan sebagai capaian angka kredit sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional, maka Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian perlu diganti; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14 Tahun 2016; Permen PANRB Nomor 20 Tahun 2018; Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019; Permen PANRB Nomor 17 Tahun 2021; Permen PANRB Nomor 25 Tahun 2021; Permen PANRB Nomor 7 Tahun 2022; Permen PANRB Nomor 1 Tahun 2023; Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 Perbup ini mengatur mengenai Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian. Susunan organisasi meliputi Kepala Dinas, Sekretariat Dinas, terdiri dari Subbagian Umum dan Kepegawaian, Bidang Pengelolaan Opini dan Informasi Publik, Bidang Pengelolaan Teknologi dInformasi dan Komunikasi, Bidang Persandian dan Keamanan Informasi, Bidang Statistik, UPT
CATATAN:	Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 10 Oktober 2024. Perbup Kab. Lombok Timur No. 18 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian 20 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Lombok Timur Nomor 48 Tahun 2024

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT