Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 4 Tahun 2025

Kartu Perjalanan Pebisnis Asia Pacific Economic Cooperation

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Permen Imipas ini mengatur mengenai Kartu Perjalanan Pebisnis Asia Pacific Economic Cooperation. KPP APEC dapat diberikan kepada Warga Negara Indonesia: a. Pebisnis dari Perseroan yang beroperasi di wilayah Indonesia; b. Pebisnis dari perusahaan yang beroperasi di luar wilayah Indonesia; c. profesi tertentu; atau d. pejabat pemerintahan setingkat Menteri, Pimpinan Tinggi Utama, Pimpinan Tinggi Madya, dan Pimpinan Tinggi Pratama pada instansi yang akan melakukan tugas kedinasan ke Anggota APEC.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 4 Tahun 2025 tentang Kartu Perjalanan Pebisnis Asia Pacific Economic Cooperation

T.E.U.

Indonesia, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan

Nomor

Bentuk

Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan

Bentuk Singkat

Permen Imipas

Tahun

2025

Tempat Penetapan

Tanggal Penetapan

07 Februari 2025

Tanggal Pengundangan

07 Maret 2025

Tanggal Berlaku

06 April 2025

Sumber

BN 2025 (157) : 13 hlm.; https://kemenimipas.go.id/

Subjek

KEWARGANEGARAAN DAN IMIGRASI - PEREKONOMIAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan

Bidang

HUKUM INTERNASIONAL

Halaman ini telah diakses 33 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Permen Imipas Nomor 4 Tahun 2025.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Mencabut :

Permenkumham No. 26 Tahun 2016 tentang Kartu Perjalanan Pebisnis Asia Pacific Economic Cooperation

Kartu Perjalanan - Pebisnis - Asia Pacific Economic Cooperation
2025
Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan NO. 4, BN 2025 (157) : 13 hlm.; https://kemenimipas.go.id/
Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan TENTANG Kartu Perjalanan Pebisnis Asia Pacific Economic Cooperation
ABSTRAK:	Untuk meningkatkan kerja sama ekonomi dan komitmen Indonesia dalam fasilitasi bisnis berupa kartu perjalanan pebisnis Asia Pacific Economic Cooperation bagi warga negara Indonesia dan preclearance bagi pemegang kartu perjalanan pebisnis Asia Pacific Economic Cooperation dari anggota lainnya dalam organisasi Asia Pacific Economic Cooperation, perlu mengganti Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 26 Tahun 2016 tentang Kartu Perjalanan Pebisnis Asia Pacific Economic Cooperation karena sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat. Dasar hukum Permen Imipas ini adalah Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 39 Tahun 2008; UU No. 6 Tahun 2011; PP No. 31 Tahun 2013; Perpres No. 157 Tahun 2024; dan Permen Imipas No. 1 Tahun 2024. Permen Imipas ini mengatur mengenai Kartu Perjalanan Pebisnis Asia Pacific Economic Cooperation. KPP APEC dapat diberikan kepada Warga Negara Indonesia: a. Pebisnis dari Perseroan yang beroperasi di wilayah Indonesia; b. Pebisnis dari perusahaan yang beroperasi di luar wilayah Indonesia; c. profesi tertentu; atau d. pejabat pemerintahan setingkat Menteri, Pimpinan Tinggi Utama, Pimpinan Tinggi Madya, dan Pimpinan Tinggi Pratama pada instansi yang akan melakukan tugas kedinasan ke Anggota APEC.
CATATAN:	Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan ini mulai berlaku pada tanggal 06 April 2025. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 26 Tahun 2016 tentang Kartu Perjalanan Pebisnis Asia Pacific Economic Cooperation (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1054), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Lampiran file: 20 hlm. (batang tubuh hlm 1 s.d. 13 dan lampiran hlm 14 s.d. 20)

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521