Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 2 Tahun 2025

Pengawasan Keimigrasian dan Tindakan Administratif Keimigrasian

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Permen Imipas ini mengatur mengenai Pengawasan Keimigrasian dan Tindakan Administratif Keimigrasian. Menteri melakukan Pengawasan Keimigrasian yang meliputi: 1) pengawasan terhadap WNI; 2) pengawasan terhadap Orang Asing; dan 3) pengawasan terhadap Penjamin.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pengawasan Keimigrasian dan Tindakan Administratif Keimigrasian

T.E.U.

Indonesia, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan

Nomor

Bentuk

Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan

Bentuk Singkat

Permen Imipas

Tahun

2025

Tempat Penetapan

Tanggal Penetapan

07 Februari 2025

Tanggal Pengundangan

07 Maret 2025

Tanggal Berlaku

07 Maret 2025

Sumber

BN 2025 (155) : 34 hlm.; https://kemenimipas.go.id/

Subjek

KEWARGANEGARAAN DAN IMIGRASI

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan

Bidang

HUKUM UMUM

Halaman ini telah diakses 65 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Permen Imipas Nomor 2 Tahun 2025.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Mencabut :

Permenkumham No. 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengawasan Keimigrasian
Permenkumham No. 50 Tahun 2016 tentang Tim Pengawasan Orang Asing

Pengawasan - Keimigrasian - Tindakan Administratif
2025
Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan NO. 2, BN 2025 (155) : 34 hlm.; https://kemenimipas.go.id/
Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan TENTANG Pengawasan Keimigrasian dan Tindakan Administratif Keimigrasian
ABSTRAK:	Untuk meningkatkan pengawasan keimigrasian terhadap warga negara Indonesia, orang asing, dan penjamin serta untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan tindakan administratif keimigrasian, perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengawasan keimigrasian khususnya terhadap warga negara Indonesia, orang asing, dan penjamin, karena sudah tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan hukum saat ini. Dasar hukum Permen Imipas ini adalah Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU No. 39 Tahun 2008; UU No. 6 Tahun 2011; PP No. 31 Tahun 2013; Perpres No. 157 Tahun 2024; Permenkumham No. 19 Tahun 2018; Permen Imipas No. 1 Tahun 2024; dan Permen Imipas No. 2 Tahun 2024. Permen Imipas ini mengatur mengenai Pengawasan Keimigrasian dan Tindakan Administratif Keimigrasian. Menteri melakukan Pengawasan Keimigrasian yang meliputi: 1) pengawasan terhadap WNI; 2) pengawasan terhadap Orang Asing; dan 3) pengawasan terhadap Penjamin.
CATATAN:	Peraturan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan ini mulai berlaku pada tanggal 07 Maret 2025. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: a. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 50 Tahun 2016 tentang Tim Pengawasan Orang Asing (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2060); dan b. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengawasan Keimigrasian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 641), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Lampiran file: 59 hlm. (batang tubuh hlm 1 s.d. 34 dan lampiran hlm 35 s.d. 59)

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521