Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2025

Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, unit pelaksana teknis di Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, unit pelaksana teknis di direktorat jenderal marga, unit pelaksana teknis di direktorat jenderal cipta karya, unit pelaksana teknis di direktorat jenderal bina konstruksi, unit pelaksana teknis di badan pengembangan sumber daya manusia, jabatan fungsional dan jabatan pelaksana, tata kerja, jabatan, pengangkatan dan pemberhentian, pendanaan, jumlah, nama, tipologi, lokasi dan wilayah, penata organisasi, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum

T.E.U.

Indonesia, Kementerian Pekerjaan Umum

Nomor

Bentuk

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum

Bentuk Singkat

Permen PU

Tahun

2025

Tempat Penetapan

Tanggal Penetapan

08 April 2025

Tanggal Pengundangan

09 April 2025

Tanggal Berlaku

09 April 2025

Sumber

BN.2025 (252)/94 hlm

Subjek

STRUKTUR ORGANISASI

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Kementerian Pekerjaan Umum

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 530 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

2025pmpu1.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Mencabut :

Permen PUPR No. 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Permen PUPR No. 26 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Permen PUPR No. 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

otk-perumahanumum
2025
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum NO. 1, BN.2025 (252)/94 hlm
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum TENTANG Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum
ABSTRAK:	a. bahwa untuk mewujudkan organisasi dan tata kerja yang efektif dan efisien guna meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi unit pelaksana teknis, perlu melakukan penataan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis di Kementerian Pekerjaan Umum; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 dan Pasal 42 Peraturan Presiden Nomor 170 Tahun 2024 tentang Kementerian Pekerjaan Umum, untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum, Menteri Pekerjaan Umum berwenang membentuk dan menetapkan unit pelaksana teknis; c. bahwa penataan organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis di Kementerian Pekerjaan Umum telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum; Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Peraturan Presiden Nomor 170 Tahun 2024, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 11/PRT/M/2016, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12/PRT/M/2016 dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2024 Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, unit pelaksana teknis di Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, unit pelaksana teknis di direktorat jenderal marga, unit pelaksana teknis di direktorat jenderal cipta karya, unit pelaksana teknis di direktorat jenderal bina konstruksi, unit pelaksana teknis di badan pengembangan sumber daya manusia, jabatan fungsional dan jabatan pelaksana, tata kerja, jabatan, pengangkatan dan pemberhentian, pendanaan, jumlah, nama, tipologi, lokasi dan wilayah, penata organisasi, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup
CATATAN:	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum ini mulai berlaku pada tanggal 09 April 2025. Peraturan ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku atas: a. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; b. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 26 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; dan c. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. 94 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521