Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2025

Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan DPR ini mengubah Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 dengan menambahkan Pasal 228A di antara Pasal 228 dan Pasal 229.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib

T.E.U.

Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat

Nomor

Bentuk

Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat

Bentuk Singkat

Peraturan DPR

Tahun

2025

Tempat Penetapan

Jakarta

Tanggal Penetapan

04 Februari 2025

Tanggal Pengundangan

26 Februari 2025

Tanggal Berlaku

26 Februari 2025

Sumber

BN 2025 (126) : 3 hlm.; jdih.dpr.go.id

Subjek

PROTOKOLER

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Dewan Perwakilan Rakyat

Bidang

HUKUM UMUM

Halaman ini telah diakses 80 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2025.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Mengubah :

Peraturan DPR No. 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Tata Tertib - perubahan
2025
Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat NO. 1, BN 2025 (126) : 3 hlm.; jdih.dpr.go.id
Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat TENTANG Perubahan atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib
ABSTRAK:	Untuk melaksanakan kehidupan kenegaraan yang demokratis konstitusional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, diperlukan penguatan fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat dalam mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dasar hukum Peraturan DPR ini adalah UU Nomor 17 Tahun 2014 dan UU Nomor 12 Tahun 2011. Peraturan DPR ini mengubah Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020 dengan menambahkan Pasal 228A di antara Pasal 228 dan Pasal 229.
CATATAN:	Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat ini mulai berlaku pada tanggal 26 Februari 2025. Peraturan DPR ini mengubah Peraturan DPR Nomor 1 Tahun 2020. Lampiran file: 3 hlm.