Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 129 Tahun 2012

Tata Cara Pemberian Pelayanan Di Bidang Perizinan Bangunan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

PERGUB ini mengatur mengenai maksud dan tujuan; prosedur pemberian pelayanan; izin mendirikan bangunan; sertifikat laik fungsi; persetujuan rencana teknis bongkar; serta izin pelaku teknis bangunan

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 129 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemberian Pelayanan Di Bidang Perizinan Bangunan

T.E.U.

Indonesia, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Nomor

129

Bentuk

Peraturan Gubernur (Pergub)

Bentuk Singkat

Pergub

Tahun

2012

Tempat Penetapan

Jakarta

Tanggal Penetapan

17 September 2012

Tanggal Pengundangan

02 Oktober 2012

Tanggal Berlaku

02 Oktober 2012

Sumber

Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012 Nomor 131

Subjek

KONSTRUKSI, SIPIL, ARSITEK, BANGUNAN, DAN INFRASTRUKTUR - PERIZINAN, PELAYANAN PUBLIK - STANDAR / PEDOMAN

Status

Tidak Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 36 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERGUB_NO_129_TAHUN_2012.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Dicabut dengan :

PERGUB Prov. DKI Jakarta No. 147 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Dan Non Perizinan Penyelenggaraan Bangunan Gedung

Mencabut :

Keputusan Gubernur Nomor 76 Tahun 2000 tentang Tata Cara Memperoleh Izin Mendirikan Bangunan, Izin Penggunaan Bangunan dan Kelayakan Menggunakan Bangunan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Konstruksi, Sipil, Arsitek, Bangunan, dan Infrastruktur - Perizinan, Pelayanan Publik - Standar / Pedoman
2012
Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 129, Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012 Nomor 131
Peraturan Gubernur (Pergub) TENTANG Tata Cara Pemberian Pelayanan Di Bidang Perizinan Bangunan
ABSTRAK:	bahwa dengan diberlakukannya Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010, serta tindak lanjut ketentuan Pasal 16 ayat (2), Pasal 198 ayat (2), Pasal 233 ayat (3), Pasal 238 ayat (4), Pasal 253 ayat (6), Pasal 255 ayat (6), Pasal 261 ayat (3), maka perlu Menetapkan PERGUB Dasar hukum PERGUB ini adalah UU No. 18 Th. 1999; UU No. 28 Th. 2002; UU No. 32 Th. 2004 std terakhir dengan UU No. 12 Th. 2008; UU No. 29 Th. 2007; UU No. 12 Th. 2011; PP No. 29 Th. 2000; PP No. 36 Th. 2005; PermenPU No. 29/PRT/M/2006 Th. 2006; PermenPU No. 30/PRT/M/2006 Th. 2006; PermenPU No. 6/PRT/M/2007 Th. 2007; PermenPU No. 24/PRT/M/2007 Th. 2007; PermenPU No. 25/PRT/M/2007 Th. 2007; PermenPU No. 26/PRT/M/2007 Th. 2007; PermenPU No. 29/PRT/M/2007 Th. 2007; Perda No. 7 Th. 2010; Perda No. 10 Th. 2008; Pergub No. 123 Th. 2009 PERGUB ini mengatur mengenai maksud dan tujuan; prosedur pemberian pelayanan; izin mendirikan bangunan; sertifikat laik fungsi; persetujuan rencana teknis bongkar; serta izin pelaku teknis bangunan
CATATAN:	Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 02 Oktober 2012. PERGUB ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Keputusan Gubernur Nomor 76 Tahun 2000 60 hal.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521