Peraturan Walikota (Perwali) Kota Bengkulu Nomor 17 Tahun 2024

PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PERAN PERANGKAT DAERAH BAB III PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI ELEKTRONIK BAB IV PENDANAAN BABV KETENTUAN PENUTU

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Walikota (Perwali) Kota Bengkulu Nomor 17 Tahun 2024 tentang PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

T.E.U.

Indonesia, Kota Bengkulu

Nomor

Bentuk

Peraturan Walikota (Perwali)

Bentuk Singkat

Perwali

Tahun

2024

Tempat Penetapan

Bengkulu

Tanggal Penetapan

18 Desember 2024

Tanggal Pengundangan

18 Desember 2024

Tanggal Berlaku

18 Desember 2024

Sumber

BERITA DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN 2024 NOMOR 17

Subjek

AGRARIA, PERTANAHAN, TATA RUANG

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kota Bengkulu

Bidang

HUKUM AGRARIA

Halaman ini telah diakses 10 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

87534perwal 17 2024.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK
2024
Peraturan Walikota (Perwali) NO. 17, BERITA DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN 2024 NOMOR 17
Peraturan Walikota (Perwali) TENTANG PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK
ABSTRAK:	a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya perlu didukung dengan sistem pemerintahan berbasis elektronik; b. bahwa dalam rangka mendukung sistem pemerintahan berbasis elektronik diperlukan suatu teknologi pengamanan yang memadai dan handal melalui skema kriptografi Infrastruktur Kunci Publik yang diwujudkan dalam bentuk pemanfaatan sertifi.kat elektronik untuk memberikan jaminan kerahasiaan, otentikasi, integritas dan anti penyangkalan data/ informasi; c. bahwa untuk memberikan arah dan pedoman dalam pemanfaatan sertifikat elektronik pada Pemerintah Kota Bengkulu maka perlu diatur mengenai penyelenggaraan sertifikat elektronik; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Pera tu ran W ali Kota ten tang Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik; 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828); 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang lnformasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Inforrnasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor l, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 6. Undang-Undang Nomor 89 Tahun 2024 tentang Kota Bengkulu di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2024 Nomor 275, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7026); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 ten tang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintah di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Republik Indonesia Nomor 6400); 9. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182); 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2001 tentang Pengamanan Serita Rahasia Melalui Proses Persandian dan Telekomunikasian; 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) Sebagaimana telah diubah Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); 12. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Sertifikasi Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1238}; 13. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan clan Perlindungan lnformasi berklasifikasi milik Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 808); 14. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2017 ten tang Penyelenggaraan Sertifikat Elektonik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 907); 15. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1054); 16. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bengkulu (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2021 Nomor 10); 17. Peraturan W alikota Bengkulu Nomor 15 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun 2022 Nomor 15); 18. Peraturan Walikota Bengkulu Nomor 16 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Lingkungan Pemerintah Kota Bengkulu (Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun 2022 Nomor 16); BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PERAN PERANGKAT DAERAH BAB III PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI ELEKTRONIK BAB IV PENDANAAN BABV KETENTUAN PENUTU
CATATAN:	Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Desember 2024. 17 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Walikota (Perwali) Kota Bengkulu Nomor 17 Tahun 2024

PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT