Pedoman Tata Naskah Dinas

Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang pedoman tata naskah dinas dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Naskah dinas terdiri atas: naskah dinas arahan, naskah dinas korespondeni dan naskah dinas khusus yang secara rinci dijelaskan dalam pasal per pasal disertai contohnya. Pembuatan naskah dinas . pengamanan naskah dinas. Pejabat penandatangan naskah dinas . Kewenangan penandatanganan Naskah Dinas merupakan hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang ada pada seorang pejabat untuk menandatangani Naskah Dinas sesuai dengan tugas dan kewenangan pada jabatannya. Ketentuan mengenai pelimpahan kewenangan penandatanganan naskah dinas kepada pejabat di bawahnya. Pengendalian naskah dinas meliputi kegiatan pengendalian naskah dinas masuk dan pengendalian naskah dinas keluar.