Logo
Login

Peraturan Walikota (Perwali) Kota Semarang Nomor 56 Tahun 2024

Pedoman Pengelolaan Penggunaan Penyedia Jasa Lainnya Perorangan di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Di dalam Peraturan Wali Kota ini diatur tentang Ketentuan Umum, Jenis Penyedia Jasa Lainnya Perorangan, Pengelolaan, Perikatan, Pemutusan Hubungan Kerja, Cuti, Hak, Kewajiban dan Larangan, Penilaian Kinerja, Monitoring dan Evaluasi, Sistem Informasi, Ketentuan Peralihan dan Ketentuan Penutup

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen
Peraturan Perundang-undangan
Judul
Peraturan Walikota (Perwali) Kota Semarang Nomor 56 Tahun 2024 tentang Pedoman Pengelolaan Penggunaan Penyedia Jasa Lainnya Perorangan di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang
T.E.U.
Indonesia, Kota Semarang
Nomor
56
Bentuk
Peraturan Walikota (Perwali)
Bentuk Singkat
Perwali
Tahun
2024
Tempat Penetapan
Semarang
Tanggal Penetapan
29 November 2024
Tanggal Pengundangan
29 November 2024
Tanggal Berlaku
29 November 2024
Sumber
BD.2024/No.21
Subjek
PENGADAAN BARANG / JASA - STANDAR / PEDOMAN
Status
Berlaku
Bahasa
Bahasa Indonesia
Lokasi
Pemerintah Kota Semarang
Bidang
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
Halaman ini telah diakses 28 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

2024perwal3333_056.pdf
Preview
Download

STATUS PERATURAN

Mencabut :
  1. PERWALI Kota Semarang No. 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 58 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Pegawai Kontrak Di Lingkungan Pemerintah Kota Semarang

  2. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 21 Tahun 2010

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521
SITEMAP
LINK TERKAIT
© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan