Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 33 Tahun 2024

Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Dalam peraturan ini diatur tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpada Satu Pintu, meliputi: Ketentuan Umum; Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan; Kewajiban; Ketentuan Penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 33 Tahun 2024 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Ogan Komering Ulu

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2024

Tempat Penetapan

Baturaja

Tanggal Penetapan

31 Desember 2024

Tanggal Pengundangan

31 Desember 2024

Tanggal Berlaku

31 Desember 2024

Sumber

BD.2024/NO.33, JDIH Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu

Subjek

PENANAMAN MODAL DAN INVESTASI - PERIZINAN, PELAYANAN PUBLIK

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 15 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perbup Kab. OKU No 33 Tahun 2024.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Mencabut :

PERBUP Kab. Ogan Komering Ulu No. 37 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

pendelegasian-kewenangan-penyelenggaraan-perizinan-dan-non-perizinan
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 33, BD.2024/NO.33, JDIH Pemerintah Kab. Ogan Komering Ulu
Peraturan Bupati (Perbup) TENTANG Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
ABSTRAK:	Dasar pertimbangan peraturan ini adalah bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, Bupati mendelegasikan Kewenangan Pemerintah Kabupaten dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, dalam menyelenggarakan pelayanan perizinan dan non perizinan, Bupati mendelegasikan kewenangannya kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) UUD Tahun 1945; Undang–Undang No 28 Tahun 1959 ; UU No 25 Tahun 2007 ; UU No 14 Tahun 2008 ; UU No 25 Tahun 2009 ; UU No 23 Tahun 2014 ; UU No 30 Tahun 2014 ; UU No 6 Tahun 2023 ; UU No 17 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah No 96 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2016 ; Peraturan Pemerintah No 5 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 2021; Peraturan Presiden No 97 Tahun 2014; Peraturan Presiden No 10 Tahun 2021 ; Peraturan Menteri Dalam Negeri No 138 Tahun 2017; Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal No 3 Tahun 2021; Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal No 4 Tahun 2021; Peraturan Daerah No 9 Tahun 2016; Peraturan Daerah No 13 Tahun 2022; Peraturan Bupati No 10 Tahun 2022. Dalam peraturan ini diatur tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpada Satu Pintu, meliputi: Ketentuan Umum; Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan; Kewajiban; Ketentuan Penutup.
CATATAN:	Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 31 Desember 2024. Mencabut Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. 8 hlm, lampiran 152 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 33 Tahun 2024

Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT