Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pangandaran Nomor 6 Tahun 2024

Pendataan, Pemanfaatan Dan Pengelolaan Tanah Terlantar

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan Daerah ini mengatur tentang hubungan negara dengan tanah, objek penertiban kawasan terlantar dan tanah terlantar, pembentukan tim terpadu penertiban tanah terlantar, tahapan pelaksanaan, pendayagunaan, pendanaan.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pangandaran Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pendataan, Pemanfaatan Dan Pengelolaan Tanah Terlantar

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Pangandaran

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2024

Tempat Penetapan

Parigi

Tanggal Penetapan

21 Maret 2024

Tanggal Pengundangan

21 Maret 2024

Tanggal Berlaku

21 Maret 2024

Sumber

LD. 2024 (6); 17 hlm

Subjek

AGRARIA, PERTANAHAN, TATA RUANG

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Pangandaran

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 29 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

26082024024612.pdf

Preview

Download

lampiran_31122024041106.pdf

Preview

Download

Perda Kabupaten Pangandaran Nomor 6 Tahun 2024.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

Tanah Terlantar - Pendataan, Pemanfaatan Dan Pengelolaan
2024
Peraturan Daerah (Perda) NO. 6, LD. 2024 (6); 17 hlm
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Pendataan, Pemanfaatan Dan Pengelolaan Tanah Terlantar
ABSTRAK:	bahwa tanah merupakan modal dasar dalam pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan rakyat yang harus diusahakan, dimanfaatkan, dan dipergunakan untuk sebesar-besar kesejahteraan masyarakat; bahwa tanah yang belum dilekati Hak Atas Tanah yang telah memiliki Izin/Konsesi/Perizinan Berusaha dan tanah yang telah dikuasai dan/atau dimiliki baik yang sudah ada Hak Atas Tanah-nya maupun yang baru berdasarkan perolehan tanah di Kabupaten Pangandaran masih banyak dalam keadaan telantar sehingga perlu dilakukan penataan kembali dan optimalisasi pengusahaan, penggunaan, pemanfaatan, serta pemeliharaan semua tanah; bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum dalam pencegahan, penertiban dan pendayagunaan Kawasan dan tanah telantar di daerah perlu pengaturan mengenai penertiban kawasan telantar dan pelaporan tanah telantar; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pendataan, Pemanfaatan dan Pengelolaan Tanah Terlantar; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999; Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2021; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021; Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2023; Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2018; Peraturan Daerah Kabupaten Pangandaran Nomor 3 Tahun 2018; Peraturan Daerah ini mengatur tentang hubungan negara dengan tanah, objek penertiban kawasan terlantar dan tanah terlantar, pembentukan tim terpadu penertiban tanah terlantar, tahapan pelaksanaan, pendayagunaan, pendanaan.
CATATAN:	Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Maret 2024. 17 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Pangandaran Nomor 6 Tahun 2024

Pendataan, Pemanfaatan Dan Pengelolaan Tanah Terlantar

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT