Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Banjarnegara Nomor 4 Tahun 2025

Pedoman Pengelolaan Retribusi Daerah

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Di dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Ketentuan Umum, Ruang Lingkup, Jenis, Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan, Pembetulan dan Pembatalan, Pemungutan, Penagihan dan Kedaluwarsa Penagihan, Penghapusan Piutang, Keberatan, Insentif Fiskal, Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan, Pemungutan Retribusi oleh Pihak Ketiga, Pengembalian Kelebihan Pembayaran, Jenis Dokumentasi Retribusi dan Ketentuan Penutup

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen
Peraturan Perundang-undangan
Judul
Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Banjarnegara Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pedoman Pengelolaan Retribusi Daerah
T.E.U.
Indonesia, Kabupaten Banjarnegara
Nomor
4
Bentuk
Peraturan Bupati (Perbup)
Bentuk Singkat
Perbup
Tahun
2025
Tempat Penetapan
Banjarnegara
Tanggal Penetapan
22 Januari 2025
Tanggal Pengundangan
22 Januari 2025
Tanggal Berlaku
22 Januari 2025
Sumber
BD.2025/No.4
Subjek
PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH - STANDAR / PEDOMAN
Status
Berlaku
Bahasa
Bahasa Indonesia
Lokasi
Pemerintah Kabupaten Banjarnegara
Bidang
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
Halaman ini telah diakses 101 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

STATUS PERATURAN

Mencabut :

  1. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 347 Tahun 2006

  2. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 572 Tahun 2008

  3. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 404 Tahun 2010

  4. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 637 Tahun 2010

  5. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 88 Tahun 2017

  6. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 100 Tahun 2017

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan