Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kepahiang Nomor 6 Tahun 2024

PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PENETAPAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN BAB III OPTIMALISASI LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN BAB IV PEMANFAATAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN BAB V PENGENDALIAN ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB VII SISTEM INFORMASI LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN BAB VIII PEMBIAYAAN BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT BAB X KETENTUAN PIDANA BAB XI KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kepahiang Nomor 6 Tahun 2024 tentang PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Kepahiang

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2024

Tempat Penetapan

Kepahiang

Tanggal Penetapan

25 November 2024

Tanggal Pengundangan

25 November 2024

Tanggal Berlaku

25 November 2024

Sumber

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG TAHUN 2024 NOMOR 52 NOMOR REGISTER RAPERDA KABUPATEN KEPAHIANG PROVINSI BENGKULU NOMOR: (3/38/2024)

Subjek

PERLINDUNGAN USAHA, PERUSAHAAN, BADAN USAHA, PERDAGANGAN - PANGAN, PERTANIAN DAN PETERNAKAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Kepahiang

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 13 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perda No 6 Tahun 2024.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN
2024
Peraturan Daerah (Perda) NO. 6, LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPAHIANG TAHUN 2024 NOMOR 52 NOMOR REGISTER RAPERDA KABUPATEN KEPAHIANG PROVINSI BENGKULU NOMOR: (3/38/2024)
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN
ABSTRAK:	a. bahwa lahan pertanian pangan merupakan suatu bagian penting yang dipergunakan untuk mewujudkan ketahanan pangan serta peningkatan perekonomian Daerah sehingga dapat menciptakan keeejahteraan; b. bahwa lahan pertanian pangan di Daerah semakin berkurang beralihnya fungsi lahan pertanian menjadi non pertanian, sehingga dikhawatirkan Pemerintah Daerah kesulitan dalam mengupayakan terwujudnya kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan di Daerah dalam rangka mendukung kebutuhan pangan nasional; c. bahwa untuk memberikan arahan, landasan, dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam perlindungan lahan pertanian, maka diperlukan pengaturan tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, pertu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan; 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043); 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 154, Tambahan Lembaran Nnegara Republik Indonesia Nomor 4349); 4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068), sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penetapan dan Alih Fungsi Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5185); 8. Peraturan Daerah Kepahiang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2021 Nomor 23); 9. Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kepahiang Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2012 Nomor 41, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 42); PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN BAB I KETENTUAN UMUM BAB II PENETAPAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN BAB III OPTIMALISASI LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN BAB IV PEMANFAATAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN BAB V PENGENDALIAN ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN BAB VI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB VII SISTEM INFORMASI LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN BAB VIII PEMBIAYAAN BAB IX PERAN SERTA MASYARAKAT BAB X KETENTUAN PIDANA BAB XI KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:	Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 25 November 2024. Peraturan Bupati 23 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kepahiang Nomor 6 Tahun 2024

PERLINDUNGAN LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT