Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2025

Mediasi Hak Asasi Manusia

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan ini mengatur mengenai Mediasi Hak Asasi Manusia dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Komnas HAM dalam melaksanakan fungsi Mediasi HAM, berwenang melakukan: a) perdamaian Para Pihak; b) penyelesaian perkara melalui cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli; c) pemberian saran kepada Para Pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui pengadilan; d) penyampaian rekomendasi atas suatu kasus Pelanggaran HAM kepada Pemerintah untuk ditindaklanjuti penyelesaiannya; dan e) penyampaian rekomendasi atas suatu kasus Pelanggaran HAM kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk ditindaklanjuti.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 2 Tahun 2025 tentang Mediasi Hak Asasi Manusia

T.E.U.

Indonesia, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

Nomor

Bentuk

Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

Bentuk Singkat

Peraturan Komnas HAM

Tahun

2025

Tempat Penetapan

Jakarta

Tanggal Penetapan

07 Februari 2025

Tanggal Pengundangan

17 Februari 2025

Tanggal Berlaku

17 Februari 2025

Sumber

BN 2025 (104) : 18 hlm.; peraturan.go.id

Subjek

HAK ASASI MANUSIA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

Bidang

HUKUM UMUM

Halaman ini telah diakses 312 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Peraturan Komnas HAM Nomor 2 Tahun 2025.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Mencabut :

Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 59A/Komnas HAM/X/2008 tentang Pedoman Penyelenggaran Mediasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor: 001/KOMNAS HAM/IX/2010 tentang Standar Operasional Prosedur Mediasi Hak Asasi Manusia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor: 001/KOMNAS HAM/IX/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor: 001/KOMNAS HAM/IX/2010 tentang Standar Operasional Prosedur Mediasi Hak Asasi Manusia.

Mediasi - Hak Asasi Manusia
2025
Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia NO. 2, BN 2025 (104) : 18 hlm.; peraturan.go.id
Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia TENTANG Mediasi Hak Asasi Manusia
ABSTRAK:	Untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi mediasi hak asasi manusia oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, dibutuhkan pembaharuan pedoman pelaksanaan fungsi mediasi hak asasi manusia dan penyelesaian sengketa mediasi hak asasi manusia. Dasar hukum Peraturan ini adalah UU Nomor 39 Tahun 1999; Keppres Nomor 48 Tahun 2001; dan Peraturan Komnas HAM Nomor 2 Tahun 2019. Peraturan ini mengatur mengenai Mediasi Hak Asasi Manusia dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Komnas HAM dalam melaksanakan fungsi Mediasi HAM, berwenang melakukan: a) perdamaian Para Pihak; b) penyelesaian perkara melalui cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan penilaian ahli; c) pemberian saran kepada Para Pihak untuk menyelesaikan sengketa melalui pengadilan; d) penyampaian rekomendasi atas suatu kasus Pelanggaran HAM kepada Pemerintah untuk ditindaklanjuti penyelesaiannya; dan e) penyampaian rekomendasi atas suatu kasus Pelanggaran HAM kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk ditindaklanjuti.
CATATAN:	Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia ini mulai berlaku pada tanggal 17 Februari 2025. Pada saat Peraturan Komnas HAM ini mulai berlaku: a) Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 59A/Komnas HAM/X/2008 tentang Pedoman Penyelenggaran Mediasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 985); b) Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor: 001/KOMNAS HAM/IX/2010 tentang Standar Operasional Prosedur Mediasi Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 986) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor: 001/KOMNAS HAM/IX/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor: 001/KOMNAS HAM/IX/2010 tentang Standar Operasional Prosedur Mediasi Hak Asasi Manusia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 987), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Lampiran file: 18 hlm.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521