Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2025

Tindak Lanjut Rekomendasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan ini mengatur mengenai Tindak Lanjut Rekomendasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Penilaian Tindak Lanjut Rekomendasi bertujuan untuk memastikan penerima Rekomendasi menindaklanjuti Rekomendasi.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tindak Lanjut Rekomendasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

T.E.U.

Indonesia, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

Nomor

Bentuk

Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

Bentuk Singkat

Peraturan Komnas HAM

Tahun

2025

Tempat Penetapan

Jakarta

Tanggal Penetapan

07 Februari 2025

Tanggal Pengundangan

17 Februari 2025

Tanggal Berlaku

17 Februari 2025

Sumber

BN 2025 (103) : 10 hlm.; peraturan.go.id

Subjek

HAK ASASI MANUSIA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

Bidang

HUKUM UMUM

Halaman ini telah diakses 141 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Peraturan Komnas HAM Nomor 1 Tahun 2025.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

Tindak Lanjut - Rekomendasi - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
2025
Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia NO. 1, BN 2025 (103) : 10 hlm.; peraturan.go.id
Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia TENTANG Tindak Lanjut Rekomendasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
ABSTRAK:	Untuk mengembangkan kondisi yang kondusif bagi pelaksanaan hak asasi manusia, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia melaksanakan berbagai fungsi yang di dalamnya berwenang memberikan atau menyampaikan rekomendasi, saran, laporan hasil pemeriksaan kepada pemerintah, Dewan Perwakilan Rakyat, dan/atau pihak terkait berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis. Rekomendasi sebagaimana dimaksud, perlu didorong secara aktif oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia kepada pihak penerima rekomendasi sebagai upaya nyata peningkatan perlindungan dan penegakan hak asasi manusia serta mendukung pemerintah dalam bertanggung jawab terhadap perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia. Dasar hukum Peraturan ini adalah UU Nomor 39 Tahun 1999; UU Nomor 40 Tahun 2008; PP Nomor 56 Tahun 2010; dan Keppres Nomor 48 Tahun 2001. Peraturan ini mengatur mengenai Tindak Lanjut Rekomendasi Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Penilaian Tindak Lanjut Rekomendasi bertujuan untuk memastikan penerima Rekomendasi menindaklanjuti Rekomendasi.
CATATAN:	Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia ini mulai berlaku pada tanggal 17 Februari 2025. Hasil penilaian Tindak Lanjut Rekomendasi terdiri dari: a) sudah menindaklanjuti; b) tidak dapat menindaklanjuti; atau c) tidak menindaklanjuti. Lampiran file: 10 hlm.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521