Peraturan Daerah (Perda) Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2004

Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Materi Pokok: Ketentuan Umum; Azas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah; Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah; Kewenangan Keuangan Walikota; Kewenangan Keuangan DPRD; Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; Penyusunan APBD; Penyusunan Perubahan APBD; Penatausahaan Keuangan Daerah; Penatausahaan Keuangan Daerah; Perhitungan APBD; Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah; Kedudukan Keuangan Walikota dan Wakil Walikota; Kedudukan Keuangan DPRD: Pengawasan dan Pemeriksaan Keuangan Daerah; Kerugian Keuangan Daerah; Sumbangan Pihak Ketiga; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup;

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

T.E.U.

Indonesia, Kota Yogyakarta

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2004

Tempat Penetapan

Yogyakarta

Tanggal Penetapan

10 Mei 2004

Tanggal Pengundangan

12 Mei 2004

Tanggal Berlaku

12 Mei 2004

Sumber

LD/NO.48 Seri D

Subjek

PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA / DAERAH - KEBIJAKAN PEMERINTAH

Status

Tidak Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kota Yogyakarta

Bidang

HUKUM UMUM

Halaman ini telah diakses 25 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perda Kota Jogja Nomor 4 Tahun 2004.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Dicabut dengan :

PERDA Kota Yogyakarta No. 4 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

pengelolaan-keuangan-daerah
2004
Peraturan Daerah (Perda) NO. 4, LD/NO.48 Seri D
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
ABSTRAK:	Dasar Pertimbangan: bahwa untuk melaksanakan keuangan daerah secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel dalam rangka melaksanakan reformasi administrasi keuangan sesuai dengan kaidah pengelolaan keuangan publik, dipandang perlu untuk menetapkan pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah dan Pasal 14 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah; Dasar Hukum Peraturan: Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950; Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003; Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004; Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000:Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000;Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001; Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003; Keputusan Presiden Nomor 74 Tahun 2001; Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003; Materi Pokok: Ketentuan Umum; Azas Umum Pengelolaan Keuangan Daerah; Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah; Kewenangan Keuangan Walikota; Kewenangan Keuangan DPRD; Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; Penyusunan APBD; Penyusunan Perubahan APBD; Penatausahaan Keuangan Daerah; Penatausahaan Keuangan Daerah; Perhitungan APBD; Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah; Kedudukan Keuangan Walikota dan Wakil Walikota; Kedudukan Keuangan DPRD: Pengawasan dan Pemeriksaan Keuangan Daerah; Kerugian Keuangan Daerah; Sumbangan Pihak Ketiga; Ketentuan Lain-Lain; Ketentuan Penutup;
CATATAN:	Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Mei 2004. Jumlah Halaman: 42 hlm. Penjelasan: 9 hlm.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521