Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 1 Tahun 2025

Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan Kementerian Luar Negeri

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Permenlu ini mengatur mengenai Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan Kementerian Luar Negeri dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Produk Hukum terdiri atas: a. Peraturan Perundang-undangan; dan b. Produk Hukum selain Peraturan Perundang-undangan. Peraturan Perundang-undangan terdiri atas: a. Undang-Undang; b. Peraturan Pemerintah; c. Peraturan Presiden; dan d. Peraturan Menteri. Sedangkan Produk Hukum selain Peraturan Perundang-undangan terdiri atas: a. Keputusan Menteri; b. Keputusan Pimpinan Tinggi Madya; c. surat edaran; d. instruksi; dan e. perjanjian selain perjanjian internasional.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan Kementerian Luar Negeri

T.E.U.

Indonesia, Kementerian Luar Negeri

Nomor

Bentuk

Peraturan Menteri Luar Negeri

Bentuk Singkat

Permenlu

Tahun

2025

Tempat Penetapan

Jakarta

Tanggal Penetapan

17 Februari 2025

Tanggal Pengundangan

19 Februari 2025

Tanggal Berlaku

19 Februari 2025

Sumber

BN 2025 (109) : 22 hlm.; peraturan.go.id

Subjek

PEDOMAN PENULISAN / TATA NASKAH DINAS

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Kementerian Luar Negeri

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 198 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Permenlu Nomor 1 Tahun 2025.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Mencabut :

Permenlu No. 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Menteri, Keputusan Menteri, Dan Keputusan Pimpinan Tinggi Madya Di Lingkungan Kementerian Luar Negeri

Pembentukan - Produk Hukum - Kementerian Luar Negeri
2025
Peraturan Menteri Luar Negeri NO. 1, BN 2025 (109) : 22 hlm.; peraturan.go.id
Peraturan Menteri Luar Negeri TENTANG Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan Kementerian Luar Negeri
ABSTRAK:	Untuk meningkatkan kualitas dan efektifitas pembentukan produk hukum di lingkungan Kementerian Luar Negeri, perlu diatur tata cara pembentukan produk hukum secara terencana, terstandar, dan sistematis. Dasar hukum Permenlu ini adalah Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; UU Nomor 39 Tahun 2008; UU Nomor 12 Tahun 2011; Perpres Nomor 150 Tahun 2024; dan Permenlu Nomor 6 Tahun 2021. Permenlu ini mengatur mengenai Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan Kementerian Luar Negeri dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Produk Hukum terdiri atas: a. Peraturan Perundang-undangan; dan b. Produk Hukum selain Peraturan Perundang-undangan. Peraturan Perundang-undangan terdiri atas: a. Undang-Undang; b. Peraturan Pemerintah; c. Peraturan Presiden; dan d. Peraturan Menteri. Sedangkan Produk Hukum selain Peraturan Perundang-undangan terdiri atas: a. Keputusan Menteri; b. Keputusan Pimpinan Tinggi Madya; c. surat edaran; d. instruksi; dan e. perjanjian selain perjanjian internasional.
CATATAN:	Peraturan Menteri Luar Negeri ini mulai berlaku pada tanggal 19 Februari 2025. Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Menteri, Keputusan Menteri dan Keputusan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Lampiran file: 23 hlm. (batang tubuh hlm 1 s.d. 22 dan lampiran hlm 23)

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521