Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2000

Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Materi Pokok: Nama, Obyek Dan Subyek Retribusi; Golongan Retribusi; Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa; Prinsip Dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur Dan Besarnya Tarip Retribusi; Struktur Dan Besarnya Retribusi; Masa Retribusi Dan Saat Retribusi Terutang; Surat Pendaftaran; Penetapan Retribusi; Tata Cara Pemungutan; Tata Cara Pembayaran; Tata Cara Penagihan; Keberatan; Pengembalian Kelebihan Pembayaran; Pengurangan, Keringanan Dan Pembebasan Retribusi; Kedaluwarsa Penagihan; Ketentuan Pidana; Penyidikan

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2000 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Kulon Progo

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2000

Tempat Penetapan

Wates

Tanggal Penetapan

30 Agustus 2000

Tanggal Pengundangan

01 September 2000

Tanggal Berlaku

01 September 2000

Sumber

LD. 2000/NO.3 SERI B

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Tidak Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Kulon Progo

Bidang

HUKUM UMUM

Halaman ini telah diakses 37 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perda Kulon Progo Nomor 9 Tahun 2000.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Dicabut dengan :

PERDA Kab. Kulon Progo No. 5 Tahun 2004 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

retribusi
2000
Peraturan Daerah (Perda) NO. 9, LD. 2000/NO.3 SERI B
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
ABSTRAK:	Dasar Pertimbangan: bahwa berdasarkan Pasal 11 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom, pengujian kendaraan bermotor tidak termasuk kewenangan Pemerintah Pusat dan Propinsi, maka Pengujian Kendaraan Bermotor menjadi kewenangan daerah Kabupaten /daerah Kota; bahwa dengan adanya kewenangan Pengujian Kendaraan Bermotor pada Daerah Kabupaten disamping dapat mendekatkan pelayanan kepada masyarakat diharapkan pula dapat meningkatkan pendapatan asli daerah; bahwa dalam rangka pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor tersebut, sesuai dengan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2000 untuk pelayanan pengujian kendaraan bermotor dipungut retribusi; Dasar Hukum: Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1951; Undang-undang Nomor 13 Tahun 1980; Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992; Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997; Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999; Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999; Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983; Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997; Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997; Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 71 Tahun 1997; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997; Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 147 Tahun 1998; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo Nomor 1 Tahun 1987; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo Nomor 19 Tahun 1993; Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo Nomor 20 Tahun 1993; Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 8 Tahun 2000; Materi Pokok: Nama, Obyek Dan Subyek Retribusi; Golongan Retribusi; Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa; Prinsip Dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur Dan Besarnya Tarip Retribusi; Struktur Dan Besarnya Retribusi; Masa Retribusi Dan Saat Retribusi Terutang; Surat Pendaftaran; Penetapan Retribusi; Tata Cara Pemungutan; Tata Cara Pembayaran; Tata Cara Penagihan; Keberatan; Pengembalian Kelebihan Pembayaran; Pengurangan, Keringanan Dan Pembebasan Retribusi; Kedaluwarsa Penagihan; Ketentuan Pidana; Penyidikan
CATATAN:	Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 01 September 2000. Jumlah Halaman: 22 HLM, Penjelasan: 3 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521