Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2024

Kelas Jalan Berdasarkan Penggunaan Jalan Serta Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, pembagian kelas jalan, penetapan kelas jalan dan ketentuan penutup

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kelas Jalan Berdasarkan Penggunaan Jalan Serta Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

T.E.U.

Indonesia, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Nomor

Bentuk

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Bentuk Singkat

Permen PUPR

Tahun

2024

Tempat Penetapan

Jakarta

Tanggal Penetapan

18 Oktober 2024

Tanggal Pengundangan

28 Oktober 2024

Tanggal Berlaku

28 Oktober 2024

Sumber

BN.2024 (791)/21 hlm

Subjek

LALU LINTAS, JALAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 126 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

2024pmpupr13.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Mencabut :

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2018 tentang Penetapan Kelas Jalan Berdasarkan Fungsi dan Intensitas Lalu Lintas serta Daya Dukung Menerima Muatan Sumbu Terberat dan Dimensi Kendaraan Bermotor

jalan-lalulintas
2024
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat NO. 13, BN.2024 (791)/21 hlm
Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat TENTANG Kelas Jalan Berdasarkan Penggunaan Jalan Serta Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
ABSTRAK:	a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan, penetapan kelas jalan diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang jalan; b. bahwa pengaturan terkait dengan penetapan kelas jalan berdasarkan fungsi dan intensitas lalu lintas serta daya dukung menerima muatan sumbu terberat dan dimensi kendaraan bermotor telah diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2018 tentang Pedoman Penetapan Kelas Jalan Berdasarkan Fungsi dan Intensitas Lalu Lintas serta Daya Dukung Menerima Muatan Sumbu Terberat dan Dimensi Kendaraan Bermotor; c. bahwa dalam perkembangannya terdapat perubahan terhadap pengaturan tentang kelas jalan, sehingga Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2018 tentang Pedoman Penetapan Kelas Jalan Berdasarkan Fungsi dan Intensitas Lalu Lintas serta Daya Dukung Menerima Muatan Sumbu Terberat dan Dimensi Kendaraan Bermotor perlu diganti; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tentang Kelas Jalan Berdasarkan Penggunaan Jalan serta Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021, Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2020, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 5 Tahun 2023 Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, pembagian kelas jalan, penetapan kelas jalan dan ketentuan penutup
CATATAN:	Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ini mulai berlaku pada tanggal 28 Oktober 2024. Peraturan ini mencabut Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2018 tentang Penetapan Kelas Jalan BerdasarkanvFungsi dan Intensitas Lalu Lintas serta Daya DukungvMenerima Muatan Sumbu Terberat dan Dimensi KendaraanvBermotor 21 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521