Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Nunukan Nomor 20 Tahun 2014

Mekanisme Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Dalam peraturan ini diatur mengenai: Bab I Ketentuan Umum; Bab II Maksud, Tujuan, Sasaran dan Ruang Lingkup; Bab III Sumber Pengaduan; Bab IV Pelaksana Pengelola Pengaduan; Bab V Mekanisme Penyampaian Pengaduan; Bab VI Pelaporan; Bab VII Ketentuan Penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Nunukan Nomor 20 Tahun 2014 tentang Mekanisme Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Nunukan

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2014

Tempat Penetapan

Nunukan

Tanggal Penetapan

29 September 2014

Tanggal Pengundangan

29 September 2014

Tanggal Berlaku

29 September 2014

Sumber

BD 2014 (180)

Subjek

PERIZINAN, PELAYANAN PUBLIK - PENGADUAN INTERNAL

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Nunukan

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 44 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perbup Nunukan 20-2014.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

Pengaduan – Pelayanan Publik – Masyarakat – Nunukan
2014
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 20, BD 2014 (180)
Peraturan Bupati (Perbup) TENTANG Mekanisme Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan
ABSTRAK:	Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara utama pelayanan publik di daerah berkewajiban untuk memberikan pelayanan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, serta pengelolaan pengaduan masyarakat merupakan cakupan dari penyelenggaraan pelayanan publik dan masyarakat berhak mendapatkan tanggapan terhadap pengaduan yang disampaikan, maka dipandang perlu melaksanakan pengelolaan pengaduan masyarakat secara tertib, tepat, cepat dan dapat dipertanggungjawabkan. UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.7 Tahun 2000; UU No.32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.12 Tahun 2008; UU No.25 Tahun 2009; UU No.12 Tahun 2011; UU No.5 Tahun 2014; PP No.79 Tahun 2005; PP No.38 Tahun 2007; PP No.41 Tahun 2007; PP No.96 Tahun 2012; Perpres No.76 Tahun 2013; Perda Kabupaten Nunukan No.15 Tahun 2008; Perda Kabupaten Nunukan No.20 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kabupaten Nunukan No.20 Tahun 2011; Perda Kabupaten Nunukan No.22 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kabupaten Nunukan No.21 Tahun 2011; Perda Kabupaten Nunukan No.23 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan Perda Kabupaten Nunukan No.22 Tahun 2011; Perda Kabupaten Nunukan No.11 Tahun 2013. Dalam peraturan ini diatur mengenai: Bab I Ketentuan Umum; Bab II Maksud, Tujuan, Sasaran dan Ruang Lingkup; Bab III Sumber Pengaduan; Bab IV Pelaksana Pengelola Pengaduan; Bab V Mekanisme Penyampaian Pengaduan; Bab VI Pelaporan; Bab VII Ketentuan Penutup.
CATATAN:	Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 29 September 2014. 16 hlm.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Nunukan Nomor 20 Tahun 2014

Mekanisme Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nunukan

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT