Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 1 Tahun 2025

Pelayanan Informasi Meteorologi Maritim

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan ini mengatur mengenai Pelayanan Informasi Meteorologi Maritim dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Peraturan Badan ini bertujuan untuk memberikan pedoman dalam pelayanan informasi meteorologi maritim. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memberikan Pelayanan Informasi Meteorologi Maritim yang dilakukan oleh: a. Direktorat Meteorologi Maritim; dan/atau b. UPT.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pelayanan Informasi Meteorologi Maritim

T.E.U.

Indonesia, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika

Nomor

Bentuk

Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika

Bentuk Singkat

Peraturan BMKG

Tahun

2025

Tempat Penetapan

Jakarta

Tanggal Penetapan

02 Januari 2025

Tanggal Pengundangan

14 Januari 2025

Tanggal Berlaku

14 Januari 2025

Sumber

BN 2025 (21) : 15 hlm.; peraturan.go.id

Subjek

PERIZINAN, PELAYANAN PUBLIK - METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, GEOFISIKA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika

Bidang

HUKUM UMUM

Halaman ini telah diakses 317 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Peraturan BMKG Nomor 1 Tahun 2025.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Mencabut :

Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelayanan Informasi Meteorologi Maritim

Pelayanan - Informasi Meteorologi Maritim
2025
Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika NO. 1, BN 2025 (21) : 15 hlm.; peraturan.go.id
Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika TENTANG Pelayanan Informasi Meteorologi Maritim
ABSTRAK:	Untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan informasi meteorologi maritim serta pemenuhan kebutuhan serta aksesibilitas informasi cuaca bagi pengguna, perlu menyusun pelayanan informasi meteorologi maritim. Dasar hukum Peraturan ini adalah UU Nomor 31 Tahun 2009; PP Nomor 11 Tahun 2016; Perpres Nomor 12 Tahun 2024; Peraturan BMKG Nomor 6 Tahun 2020; dan Peraturan BMKG Nomor 2 Tahun 2024. Peraturan ini mengatur mengenai Pelayanan Informasi Meteorologi Maritim dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Peraturan Badan ini bertujuan untuk memberikan pedoman dalam pelayanan informasi meteorologi maritim. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memberikan Pelayanan Informasi Meteorologi Maritim yang dilakukan oleh: a. Direktorat Meteorologi Maritim; dan/atau b. UPT.
CATATAN:	Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ini mulai berlaku pada tanggal 14 Januari 2025. Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelayanan Informasi Meteorologi Maritim (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1041), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Lampiran file: 15 hlm.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521