Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 1 Tahun 2025

Bantuan Hukum di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan ini mengatur mengenai Bantuan Hukum di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Badan memberikan perlindungan berupa Bantuan Hukum yang dilaksanakan oleh Biro Hukum dan Kerja Sama. Pemberian Bantuan Hukum meliputi: a. Litigasi; dan b. Nonlitigasi. Dalam melaksanakan pemberian Bantuan Hukum, Biro Hukum dan Kerja Sama melaporkan setiap perkembangan permasalahan hukum kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Utama.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Bantuan Hukum di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

T.E.U.

Indonesia, Badan SAR Nasional

Nomor

Bentuk

Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan

Bentuk Singkat

Peraturan BNPP

Tahun

2025

Tempat Penetapan

Jakarta

Tanggal Penetapan

07 Januari 2025

Tanggal Pengundangan

10 Januari 2025

Tanggal Berlaku

10 Januari 2025

Sumber

BN 2025 (15) : 10 hlm.; peraturan.go.id

Subjek

HUKUM ACARA DAN PERADILAN - KEPEGAWAIAN, APARATUR NEGARA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Badan SAR Nasional

Bidang

HUKUM UMUM

Halaman ini telah diakses 297 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Peraturan Basarnas Nomor 1 Tahun 2025.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

Bantuan Hukum - Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
2025
Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan NO. 1, BN 2025 (15) : 10 hlm.; peraturan.go.id
Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan TENTANG Bantuan Hukum di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan
ABSTRAK:	Untuk memberikan pelindungan kepada pegawai di lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang sedang menghadapi permasalahan hukum, perlu diberikan bantuan hukum. Dasar hukum Peraturan ini adalah UU Nomor 20 Tahun 2023; Perpres Nomor 83 Tahun 2016; dan Peraturan BNPP Nomor 8 Tahun 2020. Peraturan ini mengatur mengenai Bantuan Hukum di Lingkungan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Badan memberikan perlindungan berupa Bantuan Hukum yang dilaksanakan oleh Biro Hukum dan Kerja Sama. Pemberian Bantuan Hukum meliputi: a. Litigasi; dan b. Nonlitigasi. Dalam melaksanakan pemberian Bantuan Hukum, Biro Hukum dan Kerja Sama melaporkan setiap perkembangan permasalahan hukum kepada Kepala Badan melalui Sekretaris Utama.
CATATAN:	Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan ini mulai berlaku pada tanggal 10 Januari 2025. Pendanaan untuk pelaksanaan pemberian Bantuan Hukum bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara. Lampiran file: 10 hlm.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521