Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 25 Tahun 2024

Tata Cara Pelaksanaan dan Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal Jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Sekolah Luar Biasa

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan ini mengatur mengenai ketentuan umum, materi, prinsip, pembinaan, pengawasan dan pelaporan, pendanaan serta ketentuan penutup pelaksanaan dan pengembangan kurikulum muatan lokal jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Sekolah Luar Biasa

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 25 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal Jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Sekolah Luar Biasa

T.E.U.

Indonesia, Provinsi Sulawesi Tenggara

Nomor

Bentuk

Peraturan Gubernur (Pergub)

Bentuk Singkat

Pergub

Tahun

2024

Tempat Penetapan

Kendari

Tanggal Penetapan

13 November 2024

Tanggal Pengundangan

13 November 2024

Tanggal Berlaku

13 November 2024

Sumber

Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 Nomor 25

Subjek

PENDIDIKAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 77 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERGUB NO. 25 TAHUN 2024.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

kurikulum-muatan-lokal
2024
Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 25, Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 Nomor 25
Peraturan Gubernur (Pergub) TENTANG Tata Cara Pelaksanaan dan Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal Jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Sekolah Luar Biasa
ABSTRAK:	a. Bahwa dalam upaya mengenalkan dan melestarikan lingkungan kehidupan dan budaya daerah kepada peserta didik di sekolah, diperlukan kurikulum muatan lokal dalam proses pembelajaran pada setiap satuan pendidikan jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa; b. Bahwa berdasarkan Pasal 7 Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara, maka Gubernur menetapkan kebijakan pendidikan daerah yang salah satunya meliputi kurikulum pendidikan muatan lokal pendidikan menengah dan pendidikan khusus; c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Gubernur tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal Jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Sekolah Luar Biasa. 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6778); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6670) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6762); 5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 79 Tahun 2014 tentang Muatan Lokal Kurikulum 2013 (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1172); 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); 7. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 10). Peraturan ini mengatur mengenai ketentuan umum, materi, prinsip, pembinaan, pengawasan dan pelaporan, pendanaan serta ketentuan penutup pelaksanaan dan pengembangan kurikulum muatan lokal jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Sekolah Luar Biasa
CATATAN:	Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 13 November 2024. 10 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 25 Tahun 2024

Tata Cara Pelaksanaan dan Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal Jenjang Pendidikan Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Sekolah Luar Biasa

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT