Peraturan Walikota (Perwali) Kota Bengkulu Nomor 7 Tahun 2024

PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II: KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL BAB III: BENTUK PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL BAB IV: JENIS USAHA YANG DAPAT DIBERIKAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL BAB V: KRITERIA PEMBERIAN INSENTID FAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL BAB VI: TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL BAB VII: TIM VERIFIKASI DAN PENILAIAN PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL BAB VIII: HAK, KEWAJIBAN, DAN TANGGUNG JAWAB PENERIMA INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL BAB IX: PELAPORAN DAN EVALUASI PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL BAB X: JANGKA WAKTU DAN FREKUENSI PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL BAB XI: PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB XII: SANKSI ADMINISTRATIF BAB XIII: PERAN SERTA MASYARAKAT BAB XIV: PENDANAAN BAB XV: KETENTUAN PENUTUP

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Walikota (Perwali) Kota Bengkulu Nomor 7 Tahun 2024 tentang PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

T.E.U.

Indonesia, Kota Bengkulu

Nomor

Bentuk

Peraturan Walikota (Perwali)

Bentuk Singkat

Perwali

Tahun

2024

Tempat Penetapan

Bengkulu

Tanggal Penetapan

06 Agustus 2024

Tanggal Pengundangan

06 Agustus 2024

Tanggal Berlaku

06 Agustus 2024

Sumber

SERITA DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN 2024 NOMOR 7

Subjek

PENANAMAN MODAL DAN INVESTASI

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kota Bengkulu

Bidang

HUKUM PERDATA

Halaman ini telah diakses 67 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

698101perwal 7 2024.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL
2024
Peraturan Walikota (Perwali) NO. 7, SERITA DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN 2024 NOMOR 7
Peraturan Walikota (Perwali) TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL
ABSTRAK:	a. bahwa penanaman modal merupakan salah satu faktor pendorong pertumbuhan ekonomi yang menciptakan lapangan kerja, sehingga dapat mengurangi pengangguran dan meningkatkan kemampuan daya beli masyarakat; b. bahwa untuk meningkatkan penanaman modal dan kemudahan usaha, perlu dilakukan upaya penciptaan iklim investasi dan iklim usaha yang mendukung terwujudnya investasi di Kota Bengkulu melalui pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali kota tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal. 1.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang darurat Nornor 4 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55), Undang- Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 57) Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Termasuk Kotapraja,Dalam Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan, Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821); 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828); 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724), sebagaimna telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841); 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang- undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1967 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Tahun 1967 Nomor 2854); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 63); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619); 11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42); 12. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 128); 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Prociuk Hukum Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); 14. Peraturan Sadan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272); 15. Peraturan Wali Kota Bengkulu Nomor 11 Tahun 2020 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Kota Bengkulu Tahun 2020-2025 (Berita Daerah Kota Bengkulu Tahun 2020 Nomor 11); PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL BAB I : KETENTUAN UMUM BAB II: KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL BAB III: BENTUK PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL BAB IV: JENIS USAHA YANG DAPAT DIBERIKAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL BAB V: KRITERIA PEMBERIAN INSENTID FAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL BAB VI: TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL BAB VII: TIM VERIFIKASI DAN PENILAIAN PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL BAB VIII: HAK, KEWAJIBAN, DAN TANGGUNG JAWAB PENERIMA INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL BAB IX: PELAPORAN DAN EVALUASI PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL BAB X: JANGKA WAKTU DAN FREKUENSI PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL BAB XI: PEMBINAAN DAN PENGAWASAN BAB XII: SANKSI ADMINISTRATIF BAB XIII: PERAN SERTA MASYARAKAT BAB XIV: PENDANAAN BAB XV: KETENTUAN PENUTUP
CATATAN:	Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Agustus 2024. 19 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Walikota (Perwali) Kota Bengkulu Nomor 7 Tahun 2024

PEMBERIAN INSENTIF DAN KEMUDAHAN PENANAMAN MODAL

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT