Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Nunukan Nomor 43 Tahun 2023

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Dalam PerBup ini diatur tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah, BAB I Ketentuan Umum, BAB II Pembentukan, BAB III Pejabat Wajib Lapor, BAB IV Jangka Waktu dan Mekanisme Penyampaian LHKPN, BAB V Unit Pengelola LHKPN, BAB VI Pengawasan dan Sanksi, BAB VII Penghargaan, BAB VIII Ketentuan Lain-lain, BAB IX Ketentuan Penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Nunukan Nomor 43 Tahun 2023 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Nunukan

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2023

Tempat Penetapan

Nunukan

Tanggal Penetapan

22 Desember 2023

Tanggal Pengundangan

22 Desember 2023

Tanggal Berlaku

22 Desember 2023

Sumber

BD 2023 (43)

Subjek

LAPORAN HARTA PENYELENGGARA KEKAYAAN NEGARA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Nunukan

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 43 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PerBup Nunukan 43-2023.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Mencabut :

PERBUP Kab. Nunukan No. 17 Tahun 2017 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Dan Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Daerah

LHKPN
2023
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 43, BD 2023 (43)
Peraturan Bupati (Perbup) TENTANG Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah
ABSTRAK:	Untuk mendukung tercapainya Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme diperlukan komitmen bagi Penyelenggara Negara di lingkungan Pemerintah Daerah untuk melaporkan harta kekayaannya. UUD NRI 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.28 Tahun 1999; UU No.31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No.20 Tahun 2001; UU No.47 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.3 Tahun 2022; UU No.20 Tahun 2023; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; PP No.65 Tahun 1999; PP No.94 Tahun 2021; PP No.11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan PP No.17 Tahun 2020; Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi No.7 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi No.2 Tahun 2020. Dalam PerBup ini diatur tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah, BAB I Ketentuan Umum, BAB II Pembentukan, BAB III Pejabat Wajib Lapor, BAB IV Jangka Waktu dan Mekanisme Penyampaian LHKPN, BAB V Unit Pengelola LHKPN, BAB VI Pengawasan dan Sanksi, BAB VII Penghargaan, BAB VIII Ketentuan Lain-lain, BAB IX Ketentuan Penutup.
CATATAN:	Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Desember 2023. PerBup No. 17 Tahun 2017 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Dan Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 11 hlm.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Nunukan Nomor 43 Tahun 2023

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT