Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2011

Perlindungan Perempuan Dan Anak Dari Tindak Kekerasan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

PERDA ini mengatur mengenai azas dan tujuan; hak-hak perempuan dan anak dari tindak kekerasan; kewajjiban dan tanggung jawab; pencegahan tindak kekerasan; pelayanan korban tindak kekerasan; kelembagaan; kerja sama dan kemitraan; pembinaan dan pengawasan; serta pembiayaan penyelenggaraan perlindungan Perempuan Dan Anak Dari Tindak Kekerasan.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak Dari Tindak Kekerasan

T.E.U.

Indonesia, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2011

Tempat Penetapan

Jakarta

Tanggal Penetapan

14 November 2011

Tanggal Pengundangan

15 November 2011

Tanggal Berlaku

15 November 2011

Sumber

Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2011 Nomor 8

Subjek

HAK ASASI MANUSIA - KELUARGA, PERLINDUNGAN ANAK, PEREMPUAN / WANITA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Bidang

HUKUM PIDANA

Halaman ini telah diakses 44 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERDA_NO_8_TAHUN_2011.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

Hak Asasi Manusia - Keluarga, Perlindungan Anak, Perempuan / Wanita
2011
Peraturan Daerah (Perda) NO. 8, Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2011 Nomor 8
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Perlindungan Perempuan Dan Anak Dari Tindak Kekerasan
ABSTRAK:	bahwa diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan pelanggaran HAM dan kejahatan manusia, dalam rangka pemenuhan hak-hak konstitusional perempuan dan anak serta untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak, serta diskriminasi dan kekerasan terhadap perempuan dan anak di Prov. DKI Jakarta terus meningkat dan meluas yang menyebabkan warga masyarakat tidak aman dalam menjalankan kehidupan, maka perlu membentuk PERDA. Dasar hukum PERDA ini adalah UU No. 1 Th. 1974; UU No. 4 Th. 1979; UU No. 7 Th. 1984; UU No. 19 Th. 1999; UU No. 39 Th. 1999; UU No. 1 Th. 2000; UU No. 23 Th. 2002; UU No. 13 Th. 2003; UU No. 20 Th. 2003; UU No. 23 Th. 2004; UU No. 32 Th. 2004 std terakhir dengan UU No. 12 Th. 2008; UU No. 39 Th. 2004; UU No. 13 Th. 2006; UU No. 21 Th. 2007; UU No. 29 Th. 2007; UU No. 14 Th. 2008; UU No. 40 Th. 2008; UU No. 11 Th. 2009; UU No. 25 Th. 2009; UU No. 36 Th. 2009; UU No. 44 Th. 2009; UU No. 12 Th. 2011; PP No. 4 Th. 2006; PP No. 38 Th. 2007; PP No. 50 Th. 2007; PP No. 9 Th. 2008; PP No. 83 Th. 2008; PERPRES No. 69 Th. 2008; PERMENSOS No. 102/HUK/2007; PermenPP No. 02 Th. 2008; PermenPP No. 03 Th. 2008; PermenPPPA No. 03 Th. 2008; PermenPPPA No. 01 Th. 2009; PermenPPPA No. 01 Th. 2010; PERDA No. 6 Th. 2004; PERDA No. 8 Th. 2006; PERDA No. 8 Th. 2007; PERDA No. 10 Th. 2008; PERDA No. 4 Th. 2009; PERDA No. 2 Th. 2010. PERDA ini mengatur mengenai azas dan tujuan; hak-hak perempuan dan anak dari tindak kekerasan; kewajjiban dan tanggung jawab; pencegahan tindak kekerasan; pelayanan korban tindak kekerasan; kelembagaan; kerja sama dan kemitraan; pembinaan dan pengawasan; serta pembiayaan penyelenggaraan perlindungan Perempuan Dan Anak Dari Tindak Kekerasan.
CATATAN:	Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 15 November 2011. Peraturan yang akan diatur adalah peraturan mengenai Rencana Aksi Daerah; peraturan mengenai tata cara pelayanan penanganan perempuan dan anak dari tindak kekerasan; peraturan mengenai Pelayanan pengaduan dan pelayanan sosial; peraturan mengenai Organisasi dan Tata Kerja P2TP2A; serta peraturan mengenai pembentukan, tugas, dan fungsi gugus tugas. 24 Hal.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521