Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 29 Tahun 2024

Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Pasal 2: (1) Ruang lingkup penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi meliputi: a. Pendidikan Antikorupsi; dan b. Aksi Antikorupsi. (2) Pendidikan Antikorupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari: a. Pendidikan Antikorupsi pada Satuan Pendidikan; b. Pendidikan Antikorupsi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN); dan c. Pendidikan Antikorupsi bagi Pegawai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). (3): Aksi Antikorupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari: a. Aksi Antikorupsi pada Satuan Pendidikan; b. Aksi Antikorupsi bagi ASN; c. Aksi Antikorupsi bagi Pegawai BUMD; dan d. Aksi Antikorupsi bagi Masyarakat. Pasal 3: Sasaran penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi ditujukan kepada: a. Peserta didik; b. Pendidik dan tenaga kependidikan; c. Orangtua dan komite sekolah; d. Aparatur Sipil Negara; e. Pegawai BUMD; dan f. Masyarakat.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 29 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi

T.E.U.

Indonesia, Provinsi Sulawesi Tenggara

Nomor

Bentuk

Peraturan Gubernur (Pergub)

Bentuk Singkat

Pergub

Tahun

2024

Tempat Penetapan

Kendari

Tanggal Penetapan

15 November 2024

Tanggal Pengundangan

15 November 2024

Tanggal Berlaku

15 November 2024

Sumber

Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 Nomor 30

Subjek

PENDIDIKAN - TINDAK PIDANA KORUPSI, PENCEGAHAN KORUPSI

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 89 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERGUB NO. 29 TAHUN 2024.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

pendidikan
2024
Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 29, Berita Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2024 Nomor 30
Peraturan Gubernur (Pergub) TENTANG Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi
ABSTRAK:	a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai dampak korupsi, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Antikorupsi di Satuan Pendidikan, bagi Aparatur Sipil Negara, Pegawai Badan Usaha Milik Daerah, serta Masyarakat Penerima Hibah dan/atau Bantuan dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara; b. bahwa melalui Pendidikan Antikorupsi, diharapkan dapat mengajak masyarakat untuk terlibat dalam gerakan Antikorupsi, serta membangun perilaku dan budaya Antikorupsi guna mendukung upaya Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara dalam pencegahan tindak pidana korupsi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi; 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6778); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157); 6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 195); 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); 8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1072); 9. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2016 Nomor 13), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2021 Nomor 9). Pasal 2: (1) Ruang lingkup penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi meliputi: a. Pendidikan Antikorupsi; dan b. Aksi Antikorupsi. (2) Pendidikan Antikorupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari: a. Pendidikan Antikorupsi pada Satuan Pendidikan; b. Pendidikan Antikorupsi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN); dan c. Pendidikan Antikorupsi bagi Pegawai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). (3): Aksi Antikorupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari: a. Aksi Antikorupsi pada Satuan Pendidikan; b. Aksi Antikorupsi bagi ASN; c. Aksi Antikorupsi bagi Pegawai BUMD; dan d. Aksi Antikorupsi bagi Masyarakat. Pasal 3: Sasaran penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi ditujukan kepada: a. Peserta didik; b. Pendidik dan tenaga kependidikan; c. Orangtua dan komite sekolah; d. Aparatur Sipil Negara; e. Pegawai BUMD; dan f. Masyarakat.
CATATAN:	Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 15 November 2024. 9 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor 29 Tahun 2024

Penyelenggaraan Pendidikan Antikorupsi

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT