Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Polewali Mandar Nomor 6 Tahun 2024

Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang ruang lingkup, perencanaan, pelembagaan UPG, randa PUG, koordinasi, evaluasi dan pelaporan, pembinaan, pendanaan, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Polewali Mandar Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Polewali Mandar

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2024

Tempat Penetapan

Polewali Mandar

Tanggal Penetapan

05 Desember 2024

Tanggal Pengundangan

06 Desember 2024

Tanggal Berlaku

05 Desember 2024

Sumber

LD 2024 (6), TLD (36): 14 hlm

Subjek

KELUARGA, PERLINDUNGAN ANAK, PEREMPUAN / WANITA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 70 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perda Polman Nomor 6 Tahun 2024.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

GENDER
2024
Peraturan Daerah (Perda) NO. 6, LD 2024 (6), TLD (36): 14 hlm
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah
ABSTRAK:	a. bahwa kesetaraan dan keadilan gender yang meliputi hak warga Negara di bidang sosial, ekonomi, budaya, politik dan hukum belum optimal, sehingga masih banyak ketimpangan gender yang terjadi pada bidang tersebut bukan hanya berdasarkan jenis kelamin, tetapi juga usia, status sosial, kebutuhan berbeda dan wilayah, perlu upaya untuk mewujudkan secara komprehensif dan secara proporsional dengan memperhatikan nilai kearifan lokal; b. bahwa dalam rangka mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender guna meningkatkan pembangunan dan pelayanan masyarakat, perlu melakukan strategi pengarusutamaan gender dengan mengintegrasikan perspektif gender kedalam seluruh proses pembangunan di Daerah; c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program, dan sub kegiatan pembangunan responsif gender yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentik Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah; UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 29 Tahun 1959; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; Permendagri No. 15 Tahun 2008 sebgaimana diubah dengan Permendagri No. 67 Tahun 2011; Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2014; Perda Polman No. 1 Tahun 2019; Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan daerah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang ruang lingkup, perencanaan, pelembagaan UPG, randa PUG, koordinasi, evaluasi dan pelaporan, pembinaan, pendanaan, ketentuan peralihan, dan ketentuan penutup.
CATATAN:	Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Desember 2024. Peraturan Bupati 14 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521