Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 43 Tahun 2024

Peta Jalan Nusa Tenggara Barat Menuju Emisi Nol Bersih Sektor Energi Tahun 2050

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Dalam Pergub ini diatur tentang Peta Jalan Nusa Tenggara Barat Menuju Emisi Nol Bersih Sektor Energi Tahun 2050. Peta Jalan dimaksudkan untuk mewujudkan visi Daerah yang memiliki ketahanan dan kemandirian energi yang bersumber dari Sumber daya energi lokal, terbarukan, berkelanjutan, dan rendah karbon, untuk menjamin akses energi yang universal dan andal bagi seluruh masyarakat.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Nusa Tenggara Barat Nomor 43 Tahun 2024 tentang Peta Jalan Nusa Tenggara Barat Menuju Emisi Nol Bersih Sektor Energi Tahun 2050

T.E.U.

Indonesia, Provinsi Nusa Tenggara Barat

Nomor

Bentuk

Peraturan Gubernur (Pergub)

Bentuk Singkat

Pergub

Tahun

2024

Tempat Penetapan

Mataram

Tanggal Penetapan

29 Oktober 2024

Tanggal Pengundangan

30 Oktober 2024

Tanggal Berlaku

30 Oktober 2024

Sumber

BD 2024 (43) : 8 hlm

Subjek

LINGKUNGAN HIDUP - PERTAMBANGAN MIGAS, MINERAL DAN ENERGI

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat

Bidang

HUKUM UMUM

Halaman ini telah diakses 185 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Pergub Nusa Tenggara Barat Nomor 43 Tahun 2024.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

Peta Jalan - Nusa Tenggara Barat - Menuju Emisi Nol - Bersih Sektor Energi Tahun 2050
2024
Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 43, BD 2024 (43) : 8 hlm
Peraturan Gubernur (Pergub) TENTANG Peta Jalan Nusa Tenggara Barat Menuju Emisi Nol Bersih Sektor Energi Tahun 2050
ABSTRAK:	a. bahwa emisi nol bersih mendorong transisi ke energi terbarukan yang dapat membuka peluang ekonomi baru, menciptakan lapangan kerja yang ramah lingkungan, dan berperan untuk meningkatkan pembangunan yang sejahtera dan berkelanjutan; b. bahwa untuk mewujudkan emisi nol bersih di Provinsi Nusa Tenggara Barat perlu diselenggarakan penyediaan dan pemanfaatan energi terbarukan yang mengutamakan perlindungan lingkungan; c. bahwa untuk memberikan arah, landasan, dan kepastian hukum dalam pengelolaan energi terbarukan, diperlukan pengaturan mengenai emisi nol bersih sektor energi; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Peta Jalan Nusa Tenggara Barat Menuju Emisi Nol Bersih Sektor Energi Tahun 2050; UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 22 Tahun 2001; UU No. 30 Tahun 2007; UU No. 30 Tahun 2009; UU 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 20 Tahun 2022; PP No. 36 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 30 Tahun 2009; PP No. 14 Tahun 2012 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 23 Tahun 2014; PP No. 62 Tahun 2012; PP No. 79 Tahun 2014; PP No. 33 Tahun 2023; Peraturan Presiden No. 4 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No. 14 Tahun 2017; Peraturan Presiden No. 55 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden No.79 Tahun 2023; Peraturan Presiden No. 112 Tahun 2022; Peraturan Presiden No. 11 Tahun 2023; Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 13 Tahun 2020; Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral No. 2 Tahun 2024 ; Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2010; Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2015; Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2019; Dalam Pergub ini diatur tentang Peta Jalan Nusa Tenggara Barat Menuju Emisi Nol Bersih Sektor Energi Tahun 2050. Peta Jalan dimaksudkan untuk mewujudkan visi Daerah yang memiliki ketahanan dan kemandirian energi yang bersumber dari Sumber daya energi lokal, terbarukan, berkelanjutan, dan rendah karbon, untuk menjamin akses energi yang universal dan andal bagi seluruh masyarakat.
CATATAN:	Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Oktober 2024. 8 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521