Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Manggarai Barat Nomor 13 Tahun 2024

Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Manggarai Barat

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan tersebut mengatur mengenai: Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Asas dan Tujuan; Bab 3. Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; Bab 4. Penganggaran, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban; Bab 5. Ketentuan Penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Manggarai Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Manggarai Barat

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Manggarai Barat

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2024

Tempat Penetapan

Labuan Bajo

Tanggal Penetapan

05 Februari 2024

Tanggal Pengundangan

05 Februari 2024

Tanggal Berlaku

05 Februari 2024

Sumber

Berita Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2024 Nomor 13

Subjek

HONORARIUM, GAJI, PENGHASILAN, UANG KEHORMATAN, TUNJANGAN, PENGHARGAAN, HAK LAINNYA - PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat

Bidang

Halaman ini telah diakses 37 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perbup Manggarai Barat No. 13 Tahun 2024.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Mencabut :

Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 20 Tahun 2016 tentang Tatacara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Manggarai Barat

pemberian-cara-tata
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 13, Berita Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2024 Nomor 13
Peraturan Bupati (Perbup) TENTANG Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Manggarai Barat
ABSTRAK:	a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 104 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu b. bahwa pengaturan mengenai penghasilan aparatur sipil negara yang telah mempertimbangkan kelas jabatan untuk tugas dan fungsi pemungutan Pajak dan Retribusi belum dilaksanakan di Kabupaten Manggarai Barat, maka instansi yang melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah perlu diberi insentif. c. bahwa untuk meningkatkan kinerja instansi pelaksana pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, perlu diberikan insentif pemungutan; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Manggarai Barat. 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Manggarai Barat di Provinsi Nusa Tenggara Timur; 3. Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang; 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun Nomor 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor Indonesia Tahun 2020 Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; 9. Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Peraturan tersebut mengatur mengenai: Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Asas dan Tujuan; Bab 3. Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; Bab 4. Penganggaran, Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban; Bab 5. Ketentuan Penutup.
CATATAN:	Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 05 Februari 2024. Peraturan Bupati Manggarai Barat Nomor 20 Tahun 2016 tentang Tatacara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Manggarai Barat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 8 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Manggarai Barat Nomor 13 Tahun 2024

Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kabupaten Manggarai Barat

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT