Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Polewali Mandar Nomor 5 Tahun 2024

Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang perubahan APBD tahun anggaran 2024 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. APBD Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2024 semula berjumlah Rp 1.602.003.070.908,00 (Satu Trilyun Enam Ratus Dua Milyar Tiga Juta Tujuh Puluh Ribu Sembilan Ratus Delapan Rupiah) bertambah sebesar Rp 21.505.980.792,87(Dua Puluh Satu Milyar Lima Ratus Lima Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah Delapan Puluh Tujuh Sen) sehingga menjadi Rp 1.623.509.051.700,87 (Satu Trilyun Enam Ratus Dua Puluh Tiga Milyar Lima Ratus Sembilan Juta Lima Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Rupiah Delapan Puluh Tujuh Sen).

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen
Peraturan Perundang-undangan
Judul
Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Polewali Mandar Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
T.E.U.
Indonesia, Kabupaten Polewali Mandar
Nomor
5
Bentuk
Peraturan Daerah (Perda)
Bentuk Singkat
Perda
Tahun
2024
Tempat Penetapan
Polewali Mandar
Tanggal Penetapan
24 September 2024
Tanggal Pengundangan
24 September 2024
Tanggal Berlaku
24 September 2024
Sumber
LD 2024 (5): 12 hlm
Subjek
APBD
Status
Berlaku
Bahasa
Bahasa Indonesia
Lokasi
Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar
Bidang
HUKUM ADMINISTRASI NEGARA
Halaman ini telah diakses 94 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK
  • Sekretariat Website JDIH BPK
  • Ditama Binbangkum - BPK
  • Jalan Gatot Subroto 31
  • Jakarta Pusat, 10210
  • Telp (021) 25549000 ext. 1521

© Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara
Badan Pemeriksa Keuangan