Kebijakan Akuntansi Badan Layanan Umum Daerah

Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang Kebijakan Akuntansi BLUD dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Kebijakan Akuntansi BLUD terdiri atas: a. Kebijakan Akuntansi pelaporan keuangan; dan b. Kebijakan Akuntansi akun. Kebijakan Akuntansi pelaporan keuangan a.laporan realisasi anggaran; b.laporan perubahan saldo anggaran lebih; c. neraca; d. laporan operasional; e. laporan arus kas; f. laporan perubahan ekuitas; dan g. catatan atas laporan keuangan. Kebijakan Akuntansi akun terdiri dari: a. Akuntansi aset; b. Akuntansi kewajiban; c. Akuntansi ekuitas; d. Akuntansi pendapatan; e. Akuntansi beban dan belanja; dan f. Akuntansi penggunaan sisa lebih penggunaan anggaran.