Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bantul Nomor 65 Tahun 2024

Pembebasan Retribusi Perizinan Tertentu atas Pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Materi Pokok: Pembebasan Retribusi Perizinan Tertentu Atas Pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung; Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah;

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bantul Nomor 65 Tahun 2024 tentang Pembebasan Retribusi Perizinan Tertentu atas Pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Bantul

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2024

Tempat Penetapan

Bantul

Tanggal Penetapan

24 Desember 2024

Tanggal Pengundangan

Tanggal Berlaku

Sumber

BD. 2024/NO.65

Subjek

HONORARIUM, GAJI, PENGHASILAN, UANG KEHORMATAN, TUNJANGAN, PENGHARGAAN, HAK LAINNYA

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Bantul

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 134 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perbup Bantul Nomor 65 Tahun 2024.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

PEMBEBASAN-RETRIBUSI
2024
Peraturan Daerah (Perda) NO. 65, BD. 2024/NO.65
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Pembebasan Retribusi Perizinan Tertentu atas Pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah
ABSTRAK:	Dasar Pertimbangan: bahwa manusia berhak atas tempat tinggal yang layak sebagai bagian dari hak untuk hidup, lahir dan batin, serta mendapatkan lingkungan hidup yang baik, sehat, dan aman; bahwa dalam rangka memberikan kemudahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah untuk memiliki rumah, perlu memberikan insentif berupa pembebasan Retribusi Perizinan Tertentu atas Pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah; bahwa berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03.HK/KPTS/Mn/2024, Nomor 3015/KPTS/M/2024, Nomor 600.10-4849 Tahun 2024, perlu menetapkan peraturan kepala daerah mengenai pembebasan Retribusi Perizinan Tertentu atas Pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah dalam mendukung percepatan pelaksanaan program pembangunan tiga juta rumah; Dasar Hukum: Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023; Undang-Undang Nomor 122 Tahun 2024; Materi Pokok: Pembebasan Retribusi Perizinan Tertentu Atas Pelayanan Persetujuan Bangunan Gedung; Kriteria Masyarakat Berpenghasilan Rendah;
CATATAN:	Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal . Jumlah Halaman: 5 HLM

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521