Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2011

Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

PERDA ini mengatur mengenai tentang hak dan kewajiban penduduk; kewajiban dan kewenangan pemerintah daerah dan instansi pelaksana; dokumen kependudukan; pendaftaran penduduk; pencatatan sipil yang terdiri dari kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, perceraian, pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahan anak, perubahan nama, perubahan status kewarganegaraan, pembetulan dan pembatalan akta pencatatan sipil, peristiwa penting lainnya; data dan informasi; pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dalam keadaan darurat dan luar biasa; pengendalian; pelaporan; peran serta masyarakat dan pengurus RT/RW; pembiayaan; retribusi; penyidikan; ketentuan pidana dan sanksi administratif; serta ketentuan peralihan

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil

T.E.U.

Indonesia, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2011

Tempat Penetapan

Jakarta

Tanggal Penetapan

20 Juli 2011

Tanggal Pengundangan

21 Juli 2011

Tanggal Berlaku

21 Juli 2011

Sumber

Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2011 Nomor 2

Subjek

KEPENDUDUKAN DAN PERKAWINAN - PERIZINAN, PELAYANAN PUBLIK

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 79 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERDA_NO_2_TAHUN_2011.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

Kependudukan dan Perkawinan Perizinan - Pelayanan Publik
2011
Peraturan Daerah (Perda) NO. 2, Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2011 Nomor 2
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil
ABSTRAK:	bahwa berdasarkan UU No. 23 Th. 2006 dan PP No. 37 Th. 2007, keberadaan PERDA No. 4 Tahun 2004 perlu dilakukan penyempurnaan, maka perlu menetapkan PERDA. Dasar Hukum PERDA ini adalah UU No. 1 Th. 1974; UU No. 28 Th. 1999; UU No. 39 Th. 1999; UU No. 23 Th. 2002; UU No. 10 Th. 2004; UU No. 32 Th. 2004 std terakhir dengan UU No. 12 Th. 2008; UU No. 12 Th. 2006; UU No. 23 Th. 2006; UU No. 29 Th. 2007; UU No. 11 Th. 2008; UU No. 14 Th. 2008; UU No. 25 Th. 2009; UU No. 52 Th. 2009; PP No. 27 Th. 1994 stdd PP No. 57 Th. 2009; PP No. 9 Th. 1957; PP No. 37 Th. 2007; PP No. 38 Th. 2007; PERPRES No. 25 Th. 2008; PERPRES No. 26 Th. 2009; PERDA No. 3 Th. 1986; PERDA No. 10 Th. 2008; PERDA No. 2 Th. 2010. PERDA ini mengatur mengenai tentang hak dan kewajiban penduduk; kewajiban dan kewenangan pemerintah daerah dan instansi pelaksana; dokumen kependudukan; pendaftaran penduduk; pencatatan sipil yang terdiri dari kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, perceraian, pengangkatan anak, pengakuan anak, pengesahan anak, perubahan nama, perubahan status kewarganegaraan, pembetulan dan pembatalan akta pencatatan sipil, peristiwa penting lainnya; data dan informasi; pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dalam keadaan darurat dan luar biasa; pengendalian; pelaporan; peran serta masyarakat dan pengurus RT/RW; pembiayaan; retribusi; penyidikan; ketentuan pidana dan sanksi administratif; serta ketentuan peralihan
CATATAN:	Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 21 Juli 2011. PERDA ini mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi Perda No. 4 Tahun 2004 tentang Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Peraturan yang akan diatur adalah Peraturan mengenai prosedur pemberian pelayanan dan penandatanganan dokumen kependudukan; peraturan mengenai persyaratan dan tata cara memperoleh NIK; peraturan mengenai tata cara memperoleh KK; peraturan mengenai persyaratan dan tata cara memperoleh SK2PNP; peraturan mengenai persyaratan dan tata cara memperoleh SK2PS; peraturan mengenai tata cara memperoleh KTP; peraturan mengenai persyaratan dan tata cara memperoleh SKTT; peraturan mengenai persyaratan dan tata cara perubahan alamat; peraturan mengenai persyaratan dan tata cara pindah datang penduduk dan penduduk sementara; peraturan mengenai persyaratan dan tata cara pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan; peraturan mengenai persyaratan dan tata cara pelaporan penduduk yang tidak mampu melaporkan sendiri; peraturan mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran; peraturan mengenai mengenai persyaratan dan tata cara lahir mati; peraturan mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan kematian; peraturan mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan perkawinan; peraturan mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan perceraian; peraturan mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan, pengangkatan anak, pengakuan anak dan pengesahan anak; peraturan mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan, perubahan nama dan status kewarganegaraan; peraturan mengenai persyaratan dan tata cara pembetulan dan pembatalan akta pencatatan sipil; peraturan mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan peristiwa penting lainnya; peraturan mengenai persyaratan dan tata cara pemberian hak akses; peraturan mengenai persyaratan dan tata cara pengkajian, pengembangan SIAK dan pengelolaannya termasuk dalam pemanfaatan data penduduk untuk kepentingan instansi lain; peraturan mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan Surat Keterangan Pengganti Tanda ldentitas dan Surat Keterangan Pencatatan Sipil penyempurnaan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil; peraturan mengenai persyaratan dan tata cara pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan penertiban; peraturan mengenai pelaporan; peraturan mengenai Bentuk, isi dan fonnat dokumen kependudukan dan formulir-formulir isian permohonan pelayanan 55 Hal.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521