Peraturan Walikota (Perwali) Kota Bengkulu Nomor 15 Tahun 2024

PENGUATAN IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA BERBASIS TEKNOLOGI

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

PENGUATAN IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA BERBASIS TEKNOLOGI BAB I: KETENTUAN UMUM BAB II:MAKSUD DAN TUJUAN BAB III:SASARAN BAB IV:PENYELENGGARAAN PENGUATAN IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA BERBASIS TEKNOLOGI BAB V:PERAN PEMERINTAH DAERAH BAB VI:PERAN SERTA MASYARAKAT BAB VII: PEMBIAYAAN BAB VIII: KETENTUAN PENUTUP.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Walikota (Perwali) Kota Bengkulu Nomor 15 Tahun 2024 tentang PENGUATAN IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA BERBASIS TEKNOLOGI

T.E.U.

Indonesia, Kota Bengkulu

Nomor

Bentuk

Peraturan Walikota (Perwali)

Bentuk Singkat

Perwali

Tahun

2024

Tempat Penetapan

Bengkulu

Tanggal Penetapan

18 Desember 2024

Tanggal Pengundangan

18 Desember 2024

Tanggal Berlaku

18 Desember 2024

Sumber

BERITA DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN. 2024 NOMOR 15

Subjek

PENDIDIKAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kota Bengkulu

Bidang

HUKUM UMUM

Halaman ini telah diakses 98 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

495637PERWAL 15 2024.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

PENGUATAN IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA BERBASIS TEKNOLOGI
2024
Peraturan Walikota (Perwali) NO. 15, BERITA DAERAH KOTA BENGKULU TAHUN. 2024 NOMOR 15
Peraturan Walikota (Perwali) TENTANG PENGUATAN IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA BERBASIS TEKNOLOGI
ABSTRAK:	a. bahwa dalam rangka mewujudkan arah kebijakan merdeka belajar dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi melalui Program Perencanaan Berbasis Data, Sekolah Penggerak, Guru Penggerak, dan lmplementasi Kurikulum Merdeka yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter melalui terselenggaranya pendidikan yang bermutu, berkeadilan, berkarakter dan berbudaya; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014, Pemerintah Daerah berwenang menetapkan pelaksanaan Program Peningkatan Mutu Pendidikan melalui Penguatan implementasi kurikulum merdeka; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penguatan lmplementasi Kurikulum Merdeka Berbasis Teknologi; 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828); 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301); 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-U ndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 6. Undang- Undang Nomor 89 Tahun 2024 tentang Kota Bengkulu di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 275, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7026); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762); 11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1427); 12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 5 Tahun 2022 tentang Standar Kompetensi Lulusan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 161); 13. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Standar lsi pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 169); 14. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknolobi Nomor 9 Tahun 2022 tentang Evaluasi Sistem Pendidikan Oleh Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah Terhadap Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Dan Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 308); 15. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 16 Tahun 2022 tentang Standar Proses pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 383); 16. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Penilaian Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 460); 17. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2022 tentang Pendidikan Guru Penggerak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor608); 18. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan Riset dan TeknologiNomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Sarana dan Prasarana Pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah (Berita Negara Indonesia Tahun 2023 Nomor 226); 19. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 47 Tahun 2023 tentang Standar Pengelolaan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 596); 20. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 172); 21. Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 03 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Bengkulu Tahun 2014 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah KotaBengkulu Nomor 02); . PENGUATAN IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA BERBASIS TEKNOLOGI BAB I: KETENTUAN UMUM BAB II:MAKSUD DAN TUJUAN BAB III:SASARAN BAB IV:PENYELENGGARAAN PENGUATAN IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA BERBASIS TEKNOLOGI BAB V:PERAN PEMERINTAH DAERAH BAB VI:PERAN SERTA MASYARAKAT BAB VII: PEMBIAYAAN BAB VIII: KETENTUAN PENUTUP.
CATATAN:	Peraturan Walikota (Perwali) ini mulai berlaku pada tanggal 18 Desember 2024. 10 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Walikota (Perwali) Kota Bengkulu Nomor 15 Tahun 2024

PENGUATAN IMPLEMENTASI KURIKULUM MERDEKA BERBASIS TEKNOLOGI

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT