Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah

Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang asas dan tujuan; tanggung jawab dan wewenang pemerintah daerah; hak dan kewajiban masyarakat; peran lembaga usaha, satuan pendidikan, organisasi kemasyarakatan, lembaga swadaya masyarakat, media massa, masyarakat, lembaga internasional dan lembaga asing non-pemerintah dalam penanggulangan bencana; penyelenggaraan penanggulangan bencana; insentif dan penghargaan; pendanaan, penggunaan dana penanggulangan bencana dan pengelolaan bantuan; pengawasan dan laporan pertanggungjawaban; ketentuan penyidikan; ketentuan pidana; dan penyelesaian sengketa.