Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109 Tahun 2024

Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang untuk Keperluan Proyek Pemerintah yang Dibiayai dengan Pinjaman dan/atau Hibah dari Luar Negeri

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, pembebasan bea masuk, permohonan, penelitian dan penetapan pembebasan bea masuk, larangan atau pembatasan, pemberitahuan pabean, penyelesaian kewajiban pabean, monitoring dan evaluasi, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109 Tahun 2024 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang untuk Keperluan Proyek Pemerintah yang Dibiayai dengan Pinjaman dan/atau Hibah dari Luar Negeri

T.E.U.

Indonesia, Kementerian Keuangan

Nomor

109

Bentuk

Peraturan Menteri Keuangan

Bentuk Singkat

PMK

Tahun

2024

Tempat Penetapan

Jakarta

Tanggal Penetapan

16 Desember 2024

Tanggal Pengundangan

24 Desember 2024

Tanggal Berlaku

Sumber

BN.2024 (1003)/43 hlm

Subjek

BEA CUKAI, EKSPOR-IMPOR, KEPABEANAN - PIUTANG, UTANG, DAN HIBAH NEGARA / DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Kementerian Keuangan

Bidang

HUKUM DAGANG

Halaman ini telah diakses 1312 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

109 th 2024.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

beamasuk-impor-hibah
2024
Peraturan Menteri Keuangan NO. 109, BN.2024 (1003)/43 hlm
Peraturan Menteri Keuangan TENTANG Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang untuk Keperluan Proyek Pemerintah yang Dibiayai dengan Pinjaman dan/atau Hibah dari Luar Negeri
ABSTRAK:	a. bahwa untuk menunjang pelaksanaan proyek pemerintah yang dibiayai dengan pinjaman dan/atau hibah dari luar negeri, perlu memberikan kemudahan di bidang kepabeanan; b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan penyederhanaan prosedur dalam pemberian pembebasan bea masuk atas impor barang untuk keperluan proyek pemerintah yang dibiayai dengan pinjaman dan/atau hibah dari luar negeri, perlu mengatur mekanisme pemberian pembebasan bea masuk atas impor barang untuk keperluan proyek pemerintah yang dibiayai dengan pinjaman dan/atau hibah dari luar negeri; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang untuk Keperluan Proyek Pemerintah yang Dibiayai dengan Pinjaman dan/atau Hibah dari Luar Negeri; Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, Peraturan Presiden Nomor 158 Tahun 2024 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 Peraturan ini mengatur tentang ketentuan umum, pembebasan bea masuk, permohonan, penelitian dan penetapan pembebasan bea masuk, larangan atau pembatasan, pemberitahuan pabean, penyelesaian kewajiban pabean, monitoring dan evaluasi, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup
CATATAN:	Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal . 43 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521