Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95 Tahun 2024

Pengenaan Bea Masuk Antidumping Terhadap Impor Produk Biaxially Oriented Polypropylene (BOPP) dari Thailand dan Vietnam

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan ini mengatur tentang pengertian Bea Masuk Antidumping, Produk yang dikenakan Bea Masuk Antidumping, negara asal dan nama perusahaan yang dikenakan Bea Masuk Antidumping serta besaran beanya dan pengenaan Bea Masuk Antidumping sebagai tambahan dari bea masuk umum atau bea masuk preferensi sesuai perjanjian internasional.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 95 Tahun 2024 tentang Pengenaan Bea Masuk Antidumping Terhadap Impor Produk Biaxially Oriented Polypropylene (BOPP) dari Thailand dan Vietnam

T.E.U.

Indonesia, Kementerian Keuangan

Nomor

Bentuk

Peraturan Menteri Keuangan

Bentuk Singkat

PMK

Tahun

2024

Tempat Penetapan

Jakarta

Tanggal Penetapan

04 Desember 2024

Tanggal Pengundangan

17 Desember 2024

Tanggal Berlaku

27 Desember 2024

Sumber

BN.2024 (57/5 hlm)

Subjek

BEA CUKAI, EKSPOR-IMPOR, KEPABEANAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Kementerian Keuangan

Bidang

HUKUM DAGANG

Halaman ini telah diakses 391 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

95 th 2024.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

beamasuk- impor
2024
Peraturan Menteri Keuangan NO. 95, BN.2024 (57/5 hlm)
Peraturan Menteri Keuangan TENTANG Pengenaan Bea Masuk Antidumping Terhadap Impor Produk Biaxially Oriented Polypropylene (BOPP) dari Thailand dan Vietnam
ABSTRAK:	a. bahwa Indonesia sebagai negara anggota Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization) berkewajiban untuk berperan aktif dalam mewujudkan tatanan perdagangan dunia yang adil; b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011 tentang Tindakan Antidumping, Tindakan Imbalan, dan Tindakan Pengamanan Perdagangan, terhadap barang impor selain dikenakan bea masuk dapat dikenakan bea masuk antidumping jika harga ekspor dari barang yang diimpor lebih rendah dari nilai normalnya dan menyebabkan kerugian; c. bahwa sesuai dengan hasil penyelidikan Komite Anti Dumping Indonesia telah membuktikan praktik dumping atas impor produk Biaxially Oriented Polypropylene (BOPP) dari Thailand dan Vietnam masih berlanjut, sehingga pengenaan bea masuk antidumping perlu dilakukan; d. bahwa pengenaan bea masuk antidumping terhadap impor produk Biaxially Oriented Polypropylene (BOPP) dari Thailand dan Vietnam yang telah diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 36/PMK.010/2019 tentang Pengenaan Bea Masuk Antidumping terhadap Barang Impor Biaxially Oriented Polypropylene (BOPP) dari Negara Thailand dan Vietnam, telah berakhir masa berlakunya; e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23D ayat (2) Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengenaan Bea Masuk Antidumping Terhadap Impor Produk Biaxially Oriented Polypropylene (BOPP) dari Thailand dan Vietnam; Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2011, Peraturan Presiden Nomor 158 Tahun 2024 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.01/2021 Peraturan ini mengatur tentang pengertian Bea Masuk Antidumping, Produk yang dikenakan Bea Masuk Antidumping, negara asal dan nama perusahaan yang dikenakan Bea Masuk Antidumping serta besaran beanya dan pengenaan Bea Masuk Antidumping sebagai tambahan dari bea masuk umum atau bea masuk preferensi sesuai perjanjian internasional.
CATATAN:	Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal 27 Desember 2024. 5 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521