Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Barito Utara Nomor 17 Tahun 2024

Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

1.Ketentuan Umum; 2.Program dan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; 3.Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; 4.Program Perlindungan Pekerja Rentan; 5.Pembinaan dan Pengawasan; 6.Pendanaan; 7.Sanksi Administratif; 8.Ketentuan Penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Barito Utara Nomor 17 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Barito Utara

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2024

Tempat Penetapan

Muara Teweh

Tanggal Penetapan

22 Oktober 2024

Tanggal Pengundangan

22 Oktober 2024

Tanggal Berlaku

22 Oktober 2024

Sumber

BD.2024/No.17

Subjek

KETENAGAKERJAAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Barito Utara

Bidang

HUKUM UMUM

Halaman ini telah diakses 106 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perbup Barut 17 2024.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Mencabut :

Peraturan Bupati tentang Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Barito Utara

jaminan sosial
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 17, BD.2024/No.17
Peraturan Bupati (Perbup) TENTANG Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
ABSTRAK:	bahwa dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan program jaminan ketenagakerjaan pada setiap pekerja yang berada di Daerah untuk pemenuhan hak atas kebutuhan dasar hidupnya, perlu untuk mengoptimalkan cakupan kepesertaan pekerja yang berada di Daerah dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 27 Tahun I 959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan; Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif kepada Pemberi Kerja selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang Selain Pemberi Kerja Pekerja dan Penerima Bantuan Juran Dalam Penyelenggaraan Jaminan Sosial; Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administrasi Kepada Pemberi Kerja selain Penyelengara Jaminan Sosial; Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian; Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun; Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 ten tang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua. 1.Ketentuan Umum; 2.Program dan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; 3.Peran Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; 4.Program Perlindungan Pekerja Rentan; 5.Pembinaan dan Pengawasan; 6.Pendanaan; 7.Sanksi Administratif; 8.Ketentuan Penutup.
CATATAN:	Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Oktober 2024. Mencabut Peraturan Bupati tentang Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Kabupaten Barito Utara 14 halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Barito Utara Nomor 17 Tahun 2024

Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT