Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 8 Tahun 2024

Lembaga Adat Melayu

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Dalam Peraturan Bupati Kepulauan Anambas ini diatur tentang Lembaga Adat Melayu, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Asas, Sendi, dan Tujuan, Pembentukan Lembaga Adat Melayu, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, dan seterusnya.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 8 Tahun 2024 tentang Lembaga Adat Melayu

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Kepulauan Anambas

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2024

Tempat Penetapan

Tarempa

Tanggal Penetapan

22 Maret 2024

Tanggal Pengundangan

22 Maret 2024

Tanggal Berlaku

22 Maret 2024

Sumber

BD.2024/No.771

Subjek

DASAR PEMBENTUKAN KEMENTERIAN / LEMBAGA / BADAN / ORGANISASI

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 17 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perbup Anambas No 8 Tahun 2024.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

adat melayu - lembaga
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 8, BD.2024/No.771
Peraturan Bupati (Perbup) TENTANG Lembaga Adat Melayu
ABSTRAK:	Lembaga adat melayu di Kabupaten Kepulauan Anambas telah diakui keberadaannya di masyarakat serta adat istiadat melayu telah pula menjadi pedoman dalam sendi kehidupan masyarakat. Adat istiadat dan lembaga adat melayu yang hidup dan berkembang di masyarakat adalah adat yang bersendikan syara' dan syara' bersendikan kitabullah perlu dilestarikan, dibina dan dikembangkan secara nyata dan dinamis sehingga dapat didayagunakan untuk menunjang pembangunan masyarakat serta memperkuat ketahanan nasional. Untuk menjamin eksistensi lembaga adat melayu di Kepulauan Anambas diperlukan suatu pengaturan. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Lembaga Adat Melayu. UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.33 Tahun 2008; UU No.11 Tahun 2010; UU No.16 Tahun 2017; UU No.23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6 Tahun 2023; UU No.5 Tahun 2017; PP No.12 Tahun 2019; Permendagri No.39 Tahun 2007; Permendagri No.52 Tahun 2007; Permendagri No.58 Tahun 2017; Permendagri No.77 Tahun 2020; Perda Prov.Kepulauan Riau No.1 Tahun 2014 Dalam Peraturan Bupati Kepulauan Anambas ini diatur tentang Lembaga Adat Melayu, dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Asas, Sendi, dan Tujuan, Pembentukan Lembaga Adat Melayu, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, dan seterusnya.
CATATAN:	Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Maret 2024. 9 hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Kepulauan Anambas Nomor 8 Tahun 2024

Lembaga Adat Melayu

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT