Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bangka Selatan Nomor 17 Tahun 2024

Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 63 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraaan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Perbup ini mengatur tentang pendegelasian kewenangan penyelenggaraan perizinan berusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bangka Selatan Nomor 17 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 63 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraaan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Bangka Selatan

Nomor

Bentuk

Peraturan Bupati (Perbup)

Bentuk Singkat

Perbup

Tahun

2024

Tempat Penetapan

Toboali

Tanggal Penetapan

02 Mei 2024

Tanggal Pengundangan

03 Mei 2024

Tanggal Berlaku

03 Mei 2024

Sumber

Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2024 Nomor 17

Subjek

PENANAMAN MODAL DAN INVESTASI

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Bangka Selatan

Bidang

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

Halaman ini telah diakses 106 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2024.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

perubahan-pendelegasian-kewenangan-penyelenggaraan-perizinan-berusaha-dinas-penanaman-modal-pelayanan-terpadu-satu-pintu
2024
Peraturan Bupati (Perbup) NO. 17, Berita Daerah Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2024 Nomor 17
Peraturan Bupati (Perbup) TENTANG Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 63 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraaan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
ABSTRAK:	Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 terdapat 1.702 kegiatan usaha yang terdiri atas 1.349 Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yang sudah diimplementasikan dalam Sistem OSS Berbasis Risiko, sehingga perlu penyesuaian dengan menetapkan Peraturan Bupati. Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah: UU No. 27 tahun 2000; UU No. 5 Tahun 2003; UU No. 25 Tahun 2007; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014; UU No. 1 Tahun 2022; PP No. 96 Tahun 2012; PP No. 2 Tahun 2018; PP No. 12 Tahun 2017; PP No. 6 Tahun 2021; Permendagri No. 138 Tahun 2017; Perda Kab. Bangka Selatan No. 17 Tahun 2016; Perbup Bangka Selatan No. 6 Tahun 2022. Perbup ini mengatur tentang pendegelasian kewenangan penyelenggaraan perizinan berusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
CATATAN:	Peraturan Bupati (Perbup) ini mulai berlaku pada tanggal 03 Mei 2024. Perbup ini mengubah Peraturan Bupati Bangka Selatan Nomor 63 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu 7 Hlm

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521