Peraturan Daerah (PERDA) Kabupaten Manggarai Barat No. 22 Tahun 2012

Retribusi Izin Trayek

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Peraturan tersebut mengatur mengenai Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Nama, Objek dan Subjek Retribusi; Bab 3. Golongan Retribusi; Bab 4. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa; Bab 5. Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif; Bab 6. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi; Bab 7. Wilayah Pungutan; Bab 8. Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang; Bab 9. Tata Cara Pemungutan; Bab 10. Tata Cara Pembayaran dan Penagihan; Bab 11. Sanksi Administratif; Bab 12. Keberatan; Bab 13. Pengembalian Kelebihan Pembayaran; Bab 14. Kadaluarsa Penagihan; Bab 15. Insentif Pemungutan; Bab 16. Ketentuan Penyidikan; Bab 17. Ketentuan Pidana; Bab 18. Ketentuan Penutup.

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Manggarai Barat Nomor 22 Tahun 2012 tentang Retribusi Izin Trayek

T.E.U.

Indonesia, Kabupaten Manggarai Barat

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2012

Tempat Penetapan

Labuan Bajo

Tanggal Penetapan

29 Oktober 2012

Tanggal Pengundangan

29 Oktober 2012

Tanggal Berlaku

Sumber

Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2012 Nomor 22

Subjek

PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat

Bidang

Halaman ini telah diakses 601 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERDA NO 22 TAHUN 2012.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Mencabut :

Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 20 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Trayek

trayek-izin-retribusi
2012
Peraturan Daerah (PERDA) NO. 22, Lembaran Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2012 Nomor 22
Peraturan Daerah (PERDA) TENTANG Retribusi Izin Trayek
ABSTRAK:	a. bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan, maka perlu dilakukan perluasan objek Retribusi Daerah dengan memperhatikan potensi Daerah yang salah satunya melalui retribusi izin trayek; b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 141 huruf d Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka retribusi izin trayek ditetapkan dengan Peraturan Daerah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Izin Trayek. Pasal 18 ayat (6) Undang–Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang–Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993, Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010, Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 35 Tahun 2003, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 11/PMK.07/2010, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 04/PMK.07/2011, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011, Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 4 Tahun 2008, Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 8 Tahun 2011. Peraturan tersebut mengatur mengenai Bab 1. Ketentuan Umum; Bab 2. Nama, Objek dan Subjek Retribusi; Bab 3. Golongan Retribusi; Bab 4. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa; Bab 5. Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif; Bab 6. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi; Bab 7. Wilayah Pungutan; Bab 8. Masa Retribusi dan Saat Retribusi Terutang; Bab 9. Tata Cara Pemungutan; Bab 10. Tata Cara Pembayaran dan Penagihan; Bab 11. Sanksi Administratif; Bab 12. Keberatan; Bab 13. Pengembalian Kelebihan Pembayaran; Bab 14. Kadaluarsa Penagihan; Bab 15. Insentif Pemungutan; Bab 16. Ketentuan Penyidikan; Bab 17. Ketentuan Pidana; Bab 18. Ketentuan Penutup.
CATATAN:	Peraturan Daerah (PERDA) ini mulai berlaku pada tanggal . Peraturan Daerah Kabupaten Manggarai Barat Nomor 20 Tahun 2005 tentang Retribusi Izin Trayek, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 14 halaman; 2 halaman penjelasan

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521