Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 68 Tahun 2013

Pelayanan Terpadu Pembayaran Pendapatan Asli Daerah Melalui Bank

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

Pergub ini mengatur mengenai Pelaksana pelayanan terpadu pembayaran PAD melalui Bank beserta tugasnya; mekanisme pembayaran PAD melalui Bank; Prasarana pelayanan terpadu pembayaran PAD; Koordinasi antara Pelaksana; Monitoring serta Evaluasi

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Gubernur (Pergub) Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 68 Tahun 2013 tentang Pelayanan Terpadu Pembayaran Pendapatan Asli Daerah Melalui Bank

T.E.U.

Indonesia, Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Nomor

Bentuk

Peraturan Gubernur (Pergub)

Bentuk Singkat

Pergub

Tahun

2013

Tempat Penetapan

Jakarta

Tanggal Penetapan

15 Juli 2013

Tanggal Pengundangan

17 Juli 2013

Tanggal Berlaku

17 Juli 2013

Sumber

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2013 NOMOR 72022

Subjek

APBD - PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA / DAERAH - KERJA SAMA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA / KPBU

Status

Tidak Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Bidang

HUKUM PERDATA

Halaman ini telah diakses 94 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

PERGUB NO 68 TAHUN 2013.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Dicabut dengan :

Pergub Prov. DKI Jakarta No. 204 Tahun 2014 tentang Sistem Penerimaan Pajak Daerah Secara Elektronik
sepanjang yang mengatur mengenai mekanisme pembayaran pajak daerah
Pergub Prov. DKI Jakarta No. 16 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerimaan Pembayaran Pajak Daerah

Mencabut :

Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Pembayaran Pendapatan Asli Daerah Melalui Bank

APBD - Pengelolaan Keuangan Negara / Daerah - Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha / KPBU
2013
Peraturan Gubernur (Pergub) NO. 68, BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2013 NOMOR 72022
Peraturan Gubernur (Pergub) TENTANG Pelayanan Terpadu Pembayaran Pendapatan Asli Daerah Melalui Bank
ABSTRAK:	bahwa dalam rangka optimalisasi realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan peningkatan pelayanan kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta dengan beralihnya Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) menjadi Pajak Daerah, perlu menetapkan Pergub UU No.17 Th.2003; UU No.1 Th.2004; UU No.15 Th.2004; UU No.32 Th.2004 std terakhir dengan UU No.12 Th.2008; UU No.29 Th.2007; UU No.11 Th.2008; UU No.12 Th.2011; PP No.58 Th.2005; PP No.6 Th.2006 std dengan PP No.38 Th.2008; PP No.8 Th.2006; PP No.39 Th.2007; Permendagri No.13 Th.2006 std terakhir dengan Permendagri No.21 Th.2011; Permendagri No.17 TH.2007; Perda No.1 Th.1999; Perda No.5 Th.2007; Perda No.10 Th.2008; Perda No.6 Th.2010; Perda No.3 Th.2012; Pergub No.129 Th.2008; Pergub No.512 Th.2009; Pergub No.156 Th.2010; Pergub No.37 Th.2011 Pergub ini mengatur mengenai Pelaksana pelayanan terpadu pembayaran PAD melalui Bank beserta tugasnya; mekanisme pembayaran PAD melalui Bank; Prasarana pelayanan terpadu pembayaran PAD; Koordinasi antara Pelaksana; Monitoring serta Evaluasi
CATATAN:	Peraturan Gubernur (Pergub) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Juli 2013. Pergub ini mencabut Peraturan Gubernur Nomor 75 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Pembayaran Pendapatan Asli Daerah Melalui Bank Peraturan yang akan diatur adalah peraturan mengenai mekanisme pembayaran pelayanan terpadu PAD melalui Bank untuk pajak daerah, retribusi daerah dan lain lain PAD 12 hal.

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521