Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2023

Pengembangan Ekonomi Kreatif

MATERI POKOK PERATURAN

Abstrak

PERATURAN BUPATI INI MENGATUR TENTANG PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF,DENGAN SISTEMATIKA:KETENTUAN UMUM;RUANG LINGKUP;SUBSEKTOR EKONOMI KREATIF;PERENCANAAN DAN PENDATAAN;PENGEMBANGAN PELAKU EKONOMI KREATIF;PENGEMBANGAN PRODUK EKONOMI KREATIF;INFRASTRUKTUR EKONOMI KREATIF;KOMITE EKONOMI KREATIF DAERAH;KOTA KREATIF;KEMITRAAN DAN JARINGAN USAHA;PELINDUNGAN EKONOMI KREATIF;SISTEM INFORMASI EKONOMI KREATIF;INSENTIF;PENDANAAN;PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN;PERAN SERTA MASYARAKAT;KETENTUAN PENUTUP;

METADATA PERATURAN

Tipe Dokumen

Peraturan Perundang-undangan

Judul

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif

T.E.U.

Indonesia, Provinsi Kalimantan Selatan

Nomor

Bentuk

Peraturan Daerah (Perda)

Bentuk Singkat

Perda

Tahun

2023

Tempat Penetapan

Banjarmasin

Tanggal Penetapan

22 Agustus 2023

Tanggal Pengundangan

22 Agustus 2023

Tanggal Berlaku

22 Agustus 2023

Sumber

LD/2023/NO.7

Subjek

PEREKONOMIAN

Status

Berlaku

Bahasa

Bahasa Indonesia

Lokasi

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan

Bidang

HUKUM UMUM

Halaman ini telah diakses 134 kali

UJI MATERI

Belum Tersedia

FILE-FILE PERATURAN

Perda Kalsel Tahun 2023 No 7.pdf

Preview

Download

STATUS PERATURAN

Belum Tersedia

Perekonomian
2023
Peraturan Daerah (Perda) NO. 7, LD/2023/NO.7
Peraturan Daerah (Perda) TENTANG Pengembangan Ekonomi Kreatif
ABSTRAK:	bahwa dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat, perlu pengembangan potensi ekonomi kreatif secara sistematis, terstruktur, berkelanjutan di Provinsi Kalimantan Selatan;bahwa berdasarkan Pasal 7 dan Pasal 9 Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif, Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab untuk menjamin pengembangan ekonomi kreatif dan melakukan pengembangan kapasitas pelaku ekonomi kreatif;bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengembangan Ekonomi Kreatif; Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998;Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007;Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009;Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014;Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014;Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016;Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016;Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017;Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019;Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022;Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005;Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022;Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 142 Tahun 2018;Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019;Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; PERATURAN BUPATI INI MENGATUR TENTANG PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF,DENGAN SISTEMATIKA:KETENTUAN UMUM;RUANG LINGKUP;SUBSEKTOR EKONOMI KREATIF;PERENCANAAN DAN PENDATAAN;PENGEMBANGAN PELAKU EKONOMI KREATIF;PENGEMBANGAN PRODUK EKONOMI KREATIF;INFRASTRUKTUR EKONOMI KREATIF;KOMITE EKONOMI KREATIF DAERAH;KOTA KREATIF;KEMITRAAN DAN JARINGAN USAHA;PELINDUNGAN EKONOMI KREATIF;SISTEM INFORMASI EKONOMI KREATIF;INSENTIF;PENDANAAN;PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN;PERAN SERTA MASYARAKAT;KETENTUAN PENUTUP;
CATATAN:	Peraturan Daerah (Perda) ini mulai berlaku pada tanggal 22 Agustus 2023. 28 Halaman

TENTANG DATABASE PERATURAN

Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat

KONTAK

Sekretariat Website JDIH BPK
Ditama Binbangkum - BPK
Jalan Gatot Subroto 31
Jakarta Pusat, 10210
Telp (021) 25549000 ext. 1521

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2023

Pengembangan Ekonomi Kreatif

MATERI POKOK PERATURAN

METADATA PERATURAN

UJI MATERI

FILE-FILE PERATURAN

STATUS PERATURAN

TENTANG DATABASE PERATURAN

KONTAK

SITEMAP

LINK TERKAIT